TNI Swadaya Tangani Bencana di Sumatera, Said Abdullah Dorong Percepatan Koordinasi Anggaran Nasional 31 Desember 2025

TNI Swadaya Tangani Bencana di Sumatera, Said Abdullah Dorong Percepatan Koordinasi Anggaran
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah menyoroti kondisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih harus menggunakan anggaran swadaya dalam penanganan bencana di Sumatera.
Said menilai, situasi tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi lintas sektor, meskipun pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk mendukung penanganan bencana secara cepat dan terukur.
Menurut dia, penggunaan anggaran swadaya oleh TNI, termasuk dalam mobilisasi alat dan sumber daya di wilayah terdampak bencana, seharusnya tidak terjadi apabila mekanisme koordinasi berjalan optimal sejak awal.
“Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (
BNPB
) sebagai
lead sector
penanganan bencana bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kementerian Keuangan (
Kemenkeu
),” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (31/12/2025).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menegaskan, percepatan koordinasi anggaran menjadi kunci agar penanganan bencana tidak tersendat di lapangan.
“Saya berharap Menteri Keuangan (
Menkeu
) dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, tetapi tetap pruden,” ucap Said.
Dari sisi fiskal, Said mengungkapkan bahwa negara sebenarnya masih memiliki cadangan anggaran yang dapat dimanfaatkan.
“Dari sisi anggaran, alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera pada 2025,” jelasnya.
Selain dana
on call
, APBN 2025 juga masih menyisakan anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dikelola langsung oleh Kemenkeu.
“Pada APBN 2025 yang sebentar lagi tutup buku, sebenarnya juga masih ada alokasi anggaran di BA BUN. Jika dibutuhkan, anggaran tersebut dapat digunakan pemerintah,” imbuh Said.
Ia menyebut, pemanfaatan dana BA BUN dimungkinkan apabila Presiden
Prabowo Subianto
menetapkan Peraturan Presiden (PP) terkait penggunaan anggaran tersebut untuk penanganan bencana di Sumatera.
“Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera itu ada alokasinya. Yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat serta pengorganisasian yang baik di lapangan,” kata Said.
Lebih lanjut, ia menilai Kemenkeu dapat memberikan respons anggaran secara cepat apabila BNPB mampu menyampaikan kebutuhan anggaran secara terperinci dan terkoordinasi, termasuk kebutuhan TNI di lapangan.
Salah satu kebutuhan mendesak yang disoroti Said adalah mobilisasi dan pemasangan Jembatan Bailey oleh TNI Angkatan Darat (AD).
“Jembatan Bailey adalah jembatan darurat yang dimiliki Zeni Tempur
TNI AD
. Alat ini sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi,” ujarnya.
Menurut Said, kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan Jembatan Bailey relatif tidak besar dan sangat mungkin dipenuhi dengan cepat jika koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif.
“Oleh sebab itu, saya berharap BNPB bisa lebih gesit. Ini bisa menjadi evaluasi ke depan agar peran koordinasi lintas sektor oleh kementerian atau lembaga yang menjadi
lead sector
benar-benar berjalan,” tuturnya.
Said mengingatkan agar penanganan bencana tidak berlarut-larut hanya karena lemahnya pola koordinasi antarsektor.
Dalam konteks tersebut, ia menyatakan dukungannya terhadap langkah TNI AD yang tetap memobilisasi seluruh sumber daya demi keselamatan masyarakat.
“Kami mendukung upaya TNI AD memobilisasi seluruh sumber daya yang ada. Kami juga mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk membeli Jembatan Bailey lebih banyak guna membuka akses daerah-daerah terisolasi di Sumatera,” tutur Said.
Ia menegaskan, dalam situasi bencana, kecepatan penanganan harus menjadi prioritas utama, tanpa terjebak pada prosedur birokrasi yang berbelit.
“Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat. Cara pandang itulah yang harus menjadi acuan kita dalam setiap kebijakan penanganan bencana,” tegas Said.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.