Jakarta –
Pengaturan penyeberangan di wilayah Merak-Bakauheni dinilai belum cukup baik diterapkan. Kebijakan yang ada dinilai kurang fleksibel dan justru mempersulit pergerakan di lapangan.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo menilai hal ini menimbulkan dampak serius bagi pengguna jasa, khususnya kendaraan logistik nasional.
“Berdasarkan data dan fakta operasional di lapangan, yang terjadi saat ini bukan penyelesaian kemacetan, melainkan pemindahan kemacetan ke lokasi lain yang infrastrukturnya belum siap,” ujar Khoiri dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).
Dia menegaskan logistik adalah urat nadi perekonomian nasional yang tidak boleh diberlakukan sebagai beban demi mengejar kondisi atau tampilan kelancaran lalu lintas di satu titik tertentu.
“Mengorbankan kendaraan logistik agar Pelabuhan Merak-Bakauheni terlihat lancar dan tanpa antrean bukan lah solusi. Itu adalah kelancaran semu yang justru menutup masalah sebenarnya,” tegas Khoiri.
Fakta di lapangan, Khoiri menilai antrean panjang masih terjadi, waktu tunggu yang tidak pasti, serta perubahan kebijakan yang mendadak telah menimbulkan tekanan fisik dan psikologis bagi para pengemudi, bahkan berdampak pada aspek kemanusiaan.
Khoiri juga menyoroti strategi pengalihan kendaraan ke BBJ dan Ciwandan yang dalam praktiknya belum mampu menggantikan fungsi pelabuhan utama.
“Pelabuhan utama penyeberangan Jawa-Sumatra adalah Merak-Bakauheni. Bukan BBJ dan bukan Ciwandan,” kata Khoiri.
Beberapa tahun ini, kendaraan logistik seringkali dialihkan jalurnya ke Pelabuhan BBJ dan Ciwandan bukan lagi lewat Merak saat musim puncak perjalanan seperti misalnya Nataru ataupun momen Lebaran.
Merak-Bakauheni merupakan simpul strategis nasional yang secara langsung terhubung dengan Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatra, sehingga secara sistem transportasi nasional harus tetap menjadi tulang punggung utama arus logistik, terutama pada masa puncak pergerakan.
“Pelabuhan alternatif seharusnya berfungsi sebagai pendukung, bukan dipaksakan menjadi pengganti utama tanpa kesiapan kapasitas dermaga, kapal, dan manajemen operasional yang memadai,” ujar Khoiri.
Gapasdap berharap pemerintah mencermati kondisi nyata di lapangan dan mengambil langkah pembenahan yang menyeluruh, agar persoalan penyeberangan tidak terus berulang dari tahun ke tahun.
Lihat juga Video: Pelabuhan Merak Terpantau Lengang Malam Ini
(acd/acd)