FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sikap tersebut didasari oleh tingginya biaya politik yang selama ini melekat pada pelaksanaan pilkada langsung.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menilai mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih efisien, baik dari sisi waktu, proses penjaringan, hingga tahapan pemilihan kandidat.
Menurutnya, pilkada langsung telah menjadi beban besar bagi keuangan negara maupun daerah.
Dikatakan Sugiono, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pilkada terus mengalami lonjakan signifikan.
Dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) awalnya berada di kisaran Rp 7 triliun, namun pada 2024 melonjak hingga menembus lebih dari Rp 37 triliun.
“Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (29/12/2025).
Ia menambahkan, persoalan biaya tidak hanya membebani pemerintah daerah, tetapi juga dirasakan langsung oleh para kandidat kepala daerah.
Sugiono menyebut, ongkos politik yang harus dikeluarkan calon selama masa kampanye tergolong sangat mahal.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal,” katanya.
Atas pertimbangan tersebut, Gerindra memandang pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai opsi yang layak dikaji. Menurut Sugiono, mekanisme ini berpotensi menekan biaya politik sekaligus menciptakan proses demokrasi yang lebih efisien di tingkat daerah.