“Menteri kehutanan dan lingkungan hidup sangat vital untuk itu dan harus diisi orang yang kompeten di bidangnya,” tandasnya.
Ricky berharap, ke depan pemerintah dapat merumuskan kebijakan sawit yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat, tanpa mengorbankan lingkungan demi keuntungan jangka pendek.
Sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menolak wacana menjadikan Papua sebagai kawasan perkebunan sawit.
Ia menegaskan rencana tersebut berisiko besar merusak ekosistem hutan hujan tropis dan berpotensi memicu bencana lingkungan di masa depan.
Dikatakan Ahok, pengembangan sawit seharusnya tidak dilakukan dengan mengorbankan hutan alam yang masih utuh, terutama di Papua yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.
“Saya menentang kalau Papua itu untuk ganti sawit. Nah sekarang Pak Prabowo mau ganti Papua untuk jadi sawit,” kata Ahok dikutip pada Selasa (23/12/2025).
Lanjut dia, praktik perkebunan sawit di negara lain tidak serta-merta bisa dijadikan pembenaran untuk membuka hutan Papua.
Ahok mencontohkan Malaysia yang menanam sawit di lahan bekas tambang, bukan dengan membabat hutan hujan.
“Sawit di Malaysia itu ditanam di bekas teling timah. Tapi hutan-hutannya tidak dibongkar,” sebutnya.
Ahok menjelaskan, sawit sejatinya dapat tumbuh di lahan tandus atau bekas tambang, seperti di Belitung, asalkan mendapat asupan pupuk dan air yang cukup.
“Sawit ini kan didatangkan dari Afrika. Nah Belitung bekas teling timah, ditanam sawit bisa hidup kok. Dikasih pupuk, karena tanaman itu maunya makan pupuk, makan air gitu loh,” tukasnya.