FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Susno Duadji mulai mempertanyakan realisasi dari komitmen dan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang akan memangkas jumlah komisaris hingga gaji dan tantiem direksi dan komisaris perusahaan BUMN.
Pertanyaan dari Susno ini ditujukan ke lembaga Pemerintah seperti Danantara dan BUMN.
Melalui unggahan diakun media sosial X pribadinya.
“@Danantara_ri ,@bumn_idn , @PurbayaYudhi ,@KemenkeuRI ,@prabowo ,@KompasTV ,@tribunnews ,@tempodotco,” tulisnya dikutip Jumat (26/12/2025).
Yang dipertanyakan olehnya terkait instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, berkaitan dengan perkembangan untuk pemangkasan gaji direksi.
Gaji direksi dan komisaris BUMN dinilai memiliki angka disebut tidak masuk akal.
“Lama tak terdengar perkem-bangan instruksi Presiden Prabowo unt pangkas gaji direksi dan komisaris BUMN yg sngt gede gk masuk akal,” tuturnya.
Diketahui beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan menghapus tantiem untuk jajaran komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pasalnya, ia melihat banyak hal tidak masuk akal di badan usaha pelat merah. Perusahaan itu rugi, namun jumlah komisarisnya terlampau banyak.
“Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo
.
“Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung bener jangan untung akal-akalan,” imbuhnya. (Erfyansyah/fajar)