Pasuruan (beritajatim.com) – Kantor Balai Desa Kalirejo di Kecamatan Kraton mendadak lumpuh total akibat aksi penyegelan yang dilakukan oleh puluhan warga pada Jumat (26/12/2025). Massa yang terdiri dari perangkat desa hingga pengurus BPD tersebut meluapkan kemarahan dengan menggembok pintu masuk gedung sebagai bentuk mosi tidak percaya.
Kericuhan ini bermula dari akumulasi kekecewaan warga terhadap kepemimpinan Kepala Desa Kalirejo, Muhammad Adib, yang dinilai tidak transparan. Mereka menuding adanya praktik penyimpangan anggaran yang merugikan banyak pihak di lingkungan pemerintahan desa.
Sorotan utama dalam aksi ini adalah nasib para perangkat desa, RT/RW, hingga kader yang gajinya belum dibayarkan selama berbulan-bulan. Hal ini dianggap sangat mencederai kesejahteraan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat bawah.
“Kami mempertanyakan keberadaan mobil siaga desa yang tidak jelas serta menuntut keterbukaan penuh penggunaan Dana Desa,” ujar koordinator aksi, Ahmad Sueb.
Selain masalah gaji, warga mencurigai adanya pemotongan dana penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) senilai ratusan juta rupiah. Anggaran yang seharusnya terserap penuh sebesar Rp250 juta, diduga kuat baru diserahkan sebagian kecil saja kepada pengelola.
Selisih dana sebesar Rp150 juta yang belum jelas rimbanya tersebut memicu dugaan kuat bahwa anggaran telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Warga pun mendesak instansi terkait segera turun tangan melakukan audit investigasi terhadap aliran dana tersebut.
Di sisi lain, Muhammad Adib selaku Kepala Desa berdalih bahwa kemacetan pembayaran gaji murni disebabkan oleh kendala administratif pada proses pencairan di tingkat kabupaten. Ia membantah adanya unsur kesengajaan dalam menunda hak para bawahannya tersebut.
“Itu bukan ditahan, tetapi memang menunggu pencairan Dana Desa yang belum keluar untuk puluhan desa termasuk Kalirejo,” dalih Muhammad Adib saat dikonfirmasi.
Hingga saat ini, suasana di Balai Desa Kalirejo masih tegang dan aktivitas pelayanan publik praktis terhenti total. Warga mengancam tidak akan membuka segel kantor sebelum tuntutan pembayaran gaji dan kejelasan dana BUMDes direalisasikan secara nyata. [ada/beq]