Penanganan Banjir Jakarta Tak Boleh Lagi Tergopoh-gopoh

Meski begitu, Pramono mengingatkan agar perencanaan dilakukan secara cermat dan terpadu. Dia juga menolak proyek yang dinilai tidak memiliki kontribusi signifikan pada pengendalian banjir, terlebih jika proyek tersebut hanya berujung pada pembebasan lahan yang tidak perlu.

“Hanya saya juga berpesan jangan kemudian mengerjakan sesuatu yang tidak perlu dikerjakan. Membebaskan lahan, seakan-akan dibuat embung, tetapi tidak dibutuhkan untuk penanganan banjir secara keseluruhan. Nah yang begini saya tidak mau,” ungkap dia.

Oleh karenanya, Pramono menekankan mengenai pentingnya perencanaan yang bertahap dan berkelanjutan. Dia menyebut telah memberikan persetujuan kepada jajaran SDA, termasuk soal penetapan lokasi untuk normalisasi sungai.

“Normalisasi Ciliwung maupun Krukut, saya sudah memberikan persetujuan, termasuk penlok dan sebagainya segera kita lakukan. Memang pasti akan menimbulkan persoalan di lapangan, yang namanya juga mau apa, menormalkan kembali,” kata Pramono.

Pramono berharap proyek pengendalian banjir dan rob yang diberi nama JakTirta dengan waktu pengerjaan 2025 hingga 2027 itu akan menjadi titik awal perubahan pola penanganan banjir di Jakarta.