Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Aceh memastikan bantuan internasional untuk bencana Sumatra dapat masuk ke wilayah bencana, kecuali berasal dari government atau pemerintah negara asing.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan dari konfirmasi yang pihaknya melakukan dengan Kementerian Dalam Negeri, diketahui bahwa bantuan internasional yang bersifat non-government to government selama ini dibenarkan. Meski begitu, bantuan government to government belum ada arahan.
“Dengan demikian, Pihak NGO’s Internasional atau sejenisnya bisa memberikan bantuan dalam upaya pemulihan Aceh pascabencana. Mereka tentu harus melaporkan kepada BNPB dan BPBA,” katanya dalam keterangan teks yang diterima Bisnis, Senin (22/12/2025).
Lebih lanjut, terkait bantuan barang atau logistik kata dia, akan mengikuti aturan pelaporan instansi kebencanaan. Sedangkan, ihwal program pemulihan akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
Koordinasi bantuan ini menurutnya diperlukan karena akan disesuaikan dengan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang akan disusun oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.
Sementara itu, MTA menyebutkan bahwa berbagai langkah pemulihan pascabencana terus kita lakukan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga kian mengoptimalkan kunjungan langsung ke daerah-daerah terdampak untuk dapat langsung mengambil langkah strategis dan terpadu dalam penanganan pemulihan pascabencana.
“Dari beberapa kesempatan Gubernur selalu berharap, agar semua kita dengan berbagai kelebihan dan kekurangan untuk selalu bersatu demi percepatan pemulihan ini,” ujarnya.
Laporan terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 22 Desember 2025 mencatat 1.090 orang meninggal dunia dari bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Selain itu, 186 orang masih dinyatakan hilang dan sekitar 7000 orang mengalami luka-luka.
Sementara itu di Aceh, 472 korban meninggal akibat peristiwa ini dan 32 orang masih dinyatakan hilang. BNPB mencatat 4.300 jiwa mengalami luka-luka. Selain itu, 106.060 rumah diketahui mengalami kerusakan dengan 36.330 rumah mengalami rusak berat.
Pemerintah saat ini masih berupaya untuk melakukan pemulihan pascabencana termasuk perbaikan sejumlah infrastruktur termasuk jembatan penghubung antarkabupaten/kota. Di samping itu, bantuan logistik juga terus mengalir ke sejumlah wilayah terdampak.