Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha angkutan darat, terutama bus antarkota-antarprovinsi (AKAP) mengeluhkan fenomena kelangkaan solar bersubsidi yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah titik stasiun pengisian BBM (SPBU) jelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan mengungkap tantangan buat pelaku usaha transportasi umum jelang Nataru 2025/2026 semakin pelik, salah satunya perkara ketersediaan solar subsidi.
“Kebijakan pembelian BBM subsidi angkutan umum dibatasi dan menggunakan barcode sering bermasalah, ditambah BBM subsidi sering kosong di beberapa titik. Bisa terlihat dari terjadinya penumpukan atau antrean panjang kendaraan umum yang akan mengisi BBM di beberapa SPBU,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (21/12/2025).
Sani berharap suplai Pertamina ke setiap SPBU semakin kuat, sementara pembatasan pembelian BBM subsidi dengan kuota untuk angkutan umum harusnya dibatalkan.
“Setidaknya selesaikan masalah-masalah sistem My Pertamina untuk angkutan umum. Terlebih, tantangan terberat Nataru tahun ini kemungkinan kemacetan. Jangan sampai bertambah parah di momen puncak nanti,” tambahnya.
Pasalnya, Sani melihat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengadapi Nataru tahun ini notabene cenderung menggiring masyarakat untuk menggunakan transportasi pribadi, bukan memperbanyak pemanfaatan transportasi umum.
“Sampai saat ini, bahkan jelang Nataru, penumpang masih sangat lengang, reservasi belum terlihat lonjakan yang signifikan. Jadi kami masih menunggu adanya lonjakan seperti biasanya jelang puncak,” jelas Sani.
Terakhir, IPOMI mengingatkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan bahwa faktor cuaca juga akan menjadi tantangan sendiri, terutama di transportasi penyeberangan, serta daerah rawan bencana.
Sebagai contoh, di jalan Lintas Timur Sumatra beberapa hari ini terjadi kemacetan cukup parah karena Ada kendaraan berat yang terperosok dan rusak, tapi penanganan situasi berjalan lamban sehingga terjadi antrean panjang.
“Belajar dari musibah yang terjadi belakangan ini, kami minta pemerintah pusat dengan daerah dan seluruh pemangku kepentingan kompak berkomunikasi dan berkoordinasi secara intens menyangkut pengawasan di lapangan, agar bila terjadi hal-hal di luar dugaan, bisa teratasi cepat dengan penanganan tepat,” katanya.