Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) optimistis penyaluran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat menyentuh angka 280.000 unit hingga tutup tahun 2025.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa pihaknya tengah memacu berbagai strategi untuk mengejar target tersebut di sisa waktu akhir tahun. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memperpanjang tenggat waktu realisasi akad kredit.
“Kalau tahun-tahun sebelumnya maksimal akad itu sampai dengan 15 Desember, tahun ini kita perpanjang sampai tanggal 30 Desember pukul 12.00 WIB,” ujar Heru saat ditemui di sela-sela agenda Akad Massal 50.000 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci Tahun 2025 di Banten, Sabtu (20/12/2025).
Heru menjelaskan kebijakan ini diambil untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi bank penyalur dan asosiasi pengembang dalam menyelesaikan proses administrasi.
Meski optimistis mengejar angka 280.000 unit, Heru mengakui bahwa target tersebut belum bisa didorong hingga menyentuh angka 300.000 unit. Menurutnya, kendala utama bukan datang dari sisi permintaan (demand), melainkan keterbatasan pasokan hunian.
Heru menambahkan perpanjangan periode akad tersebut telah mempertimbangkan proses teknis di internal BP Tapera sebelum tahun anggaran berakhir.
“Kita tetap optimis di 280.000 unit. Mengapa tidak 300.000? Karena potensi supply-nya yang masih susah. Demand sebenarnya tinggi, tapi kemampuan supply untuk mendukung agar matching dengan permintaan itu yang masih menjadi tantangan,” jelas Heru.
Untuk diketahui hingga periode 19 Desember 2025, tercatat realisasi penyaluran rumah subsidi berada di angka 263.017 unit senilai Rp32,67 triliun dari 39 Bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan dan didukung oleh 7.998 pengembang.
Mengacu pada data BP Tapera, rumah subsidi ini tersebar di 12.981 perumahan yang berlokasi di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.