Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) mulai dikerjakan pada Desember 2025.
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa percepatan pembangunan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat pemulihan pascabencana di tiga wilayah tersebut.
“Per hari ini sudah siap dibangun 2.603 rumah untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ini bukan hunian sementara, tetapi hunian tetap. Doakan dalam waktu yang tidak lama lagi kita sudah mulai membangun,” ujar Maruarar usai Rapat Koordinasi di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Adapun, pada tahap awal, pembangunan 2.603 unit huntap tersebut dipastikan tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan sepenuhnya bersumber dari skema Corporate Social Responsibility (CSR) dan swadaya.
Perinciannya, sebanyak 2.500 unit merupakan komitmen dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit sisanya berasal dari dana pribadi Menteri PKP. Lokasi pertama yang akan memulai proses peletakan batu pertama (groundbreaking) adalah Provinsi Sumatera Utara pada pekan ini.
Maruarar menekankan, meskipun saat ini status bencana masih dalam fase tanggap darurat, pemerintah memilih bergerak lebih cepat ke tahap pembangunan fisik untuk memberikan kepastian hunian bagi korban.
Untuk mendukung kecepatan tersebut, Maruarar mengusulkan fleksibilitas regulasi agar birokrasi tidak menghambat bantuan bagi masyarakat.
Dia menuturkan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kemenko PMK serta aparat penegak hukum (APH) seperti Kepolisian, Kejaksaan, hingga KPK untuk memastikan aspek akuntabilitas tetap terjaga.
“Jangan sampai aturan justru menghambat negara untuk membantu rakyatnya. Persoalan aturan lahan harus terkonsiliasi dengan cepat. Kita harus bekerja sesuai aturan, tapi juga cepat,” pungkasnya.