Surabaya (beritajatim.com) – Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) mengungkap peta kepercayaan publik terbaru di Indonesia melalui hasil riset Perhumas Indicators 2025 yang dirilis dalam Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 di Surabaya, Sabtu (13/12/2025). Berdasarkan survei nasional yang melibatkan 1.350 responden, sektor swasta dinilai memiliki tingkat kepercayaan paling tinggi, sementara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih berada di level menengah dan menghadapi tantangan besar terkait persepsi intervensi politik.
Survei yang dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Riset Populix ini menyasar responden dari berbagai wilayah, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Riset ini menggunakan delapan indikator utama sebagai tolak ukur, yakni Inovasi, Environmental Social Governance (ESG), People Management, Teknologi, Komunikasi, Kepemimpinan, Manajemen Kualitas Kinerja, dan Penanganan Krisis.
Ketua Umum Perhumas, Boy Kelana Soebroto, menjelaskan bahwa hasil riset ini menjadi benchmark krusial bagi organisasi untuk mengukur posisi reputasi mereka di mata masyarakat.
“Perhumas Indicators merupakan arah baru kepercayaan dan benchmark reputasi lembaga publik, koorporasi serta BUMN. Perhumas Indicators ini merupakan pengembangan dari survei Perhumas Indicators 2023 dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengukur tingkat kepercayaan publik dan reputasi,” papar Boy Kelana.
Koordinator Tim Riset, Dr. Nurlaela Arief, MBA, membedah temuan spesifik dari data yang terkumpul. Menurutnya, perusahaan swasta saat ini berada pada posisi yang sangat strategis dengan penilaian kepercayaan yang tinggi dari publik. Tantangan terbesar bagi sektor privat adalah mempertahankan performa tersebut di seluruh delapan indikator yang telah ditetapkan.
Kondisi berbeda dialami oleh sektor pelat merah. Nurlaela menyoroti bahwa BUMN masih berkutat di level kepercayaan menengah. Sorotan tajam diarahkan pada aspek independensi perusahaan negara tersebut.
“Dari delapan indikator tersebut terlihat bahwa Perusahaan BUMN pada level menengah dan perlu lebih meningkatkan kepercayaan publik termasuk terhadap pengaruh politik dengan menunjukkan independensi dan kecepatan dalam merespon krisis,” ujar Nurlaela Arief.
Di sisi lain, sektor pemerintah menunjukkan tren yang menggembirakan. Riset mencatat adanya peningkatan kepercayaan publik dibandingkan tahun 2023. Namun, publik tetap memberikan catatan kritis agar pemerintah memperbaiki gaya komunikasi dan kepemimpinan.
“Pemerintah perlu lebih memperkuat kepemimpinan dan komunikasi publik melalui pesan yang cepat, jelas, transparan dan berbasis data, termasuk peningkatan tata kelola pemerintah serta layanan digital bagi publik,” tambah Nurlaela.
Riset komprehensif ini diinisiasi oleh tim ahli yang terdiri dari Benny S Butar-Butar, Dr. Emilia Bassar, Dr. Saurma MGP Siahaan, M.I.Kom, Grahita Muhammad, serta sejumlah kontributor lainnya. Hasil Perhumas Indicators 2025 ini diharapkan menjadi peringatan sekaligus panduan bagi BUMN dan Pemerintah untuk berbenah, serta bagi sektor swasta untuk terus menjaga standar kualitasnya. [beq]