“Dibutuhkan yang berbagai pihak untuk turut serta. Terutama Kepolisian dan Tentara Nasional. Cuma sekarang komandonya di siapa?”
Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendesak agar pemerintah segera menetapkan status “bencana nasional” untuk bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, untuk memperjelas komando penanganan bencana.
Dia menilai bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial belum cukup kuat untuk menangani bencana sedahsyat itu. Namun jika kepolisian dan tentara juga kini turut membantu penanganannya, pihak yang memberikan komando harus diperjelas.
“Dibutuhkan yang berbagai pihak untuk turut serta. Terutama Kepolisian dan Tentara Nasional. Cuma sekarang komandonya di siapa?” kata Marwan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, saat ini banyak akses jalan kabupaten maupun nasional terputus karena bencana hidrometeorologi itu. Dia menilai kemampuan BNPB belum bisa menjangkau itu semua.
Sejauh ini, menurut dia, masyarakat di lokasi bencana sudah ada yang bisa saling berkomunikasi dan mengirim kabar. Namun para korban saat ini ada yang bertahan hidup hanya dengan mengonsumsi pisang.
“Kan sudah dalam keadaan darurat bahaya mereka. Yang agak miris bagi kita kan orang sekarang masih sehat, tapi kalau lama-kelamaan mereka sakit dan meninggal waduh miris sekali,” kata dia.
Di sisi lain, dia mengatakan bahwa jenazah-jenazah korban akibat bencana itu banyak yang belum bisa dievakuasi. Kemudian juga berbagai kendaraan korban bencana masih banyak yang tertimbun.
“Itu manusia semua di situ belum terjamah. Oke itu sudah dalam keadaan meninggal, tapi yang lain menunggu makanan, itu luar biasa,” katanya.
Untuk itu, dia meminta pemerintah mencari jalan yang terbaik untuk bisa menangani bencana di Sumatera. Jangan sampai belum selesai penanganan bencana di daerah itu, muncul lagi bencana di daerah lainnya.
“Saya kira kita butuh kepastian untuk menanggulanginya,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.
“Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
Usai jumpa pers, saat ditanya apakah instruksi itu dapat diterjemahkan sebagai status bencana menjadi bencana nasional, Pratikno menyebut bencana ditangani secara nasional.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.