Yogyakarta, Beritasatu.com — Beredarnya video bantuan untuk korban bencana di Sumatera yang dilempar dari helikopter hingga membuat sebagian logistik, terutama beras rusak memunculkan pertanyaan publik mengenai prosedur penyaluran bantuan udara.
Dalam video yang beredar, warga terlihat mengeluh karena bantuan yang jatuh dari udara berantakan dan sebagian tidak lagi layak digunakan.
Direktur Pusat Penelitian Penanggulangan Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta Eko Teguh Paripurno menegaskan persoalan utama bukan pada metode pengiriman udara, melainkan pada standar teknis yang tidak dipenuhi.
Eko menjelaskan pengiriman bantuan menggunakan helikopter merupakan metode standar dalam kondisi darurat, terutama untuk wilayah yang terisolasi.
“Pengiriman bantuan lewat udara itu menjadi salah satu pilihan moda pengiriman logistik, ini biasa dilakukan ketika mengirimkan ke tempat-tempat yang remote area, berbahaya, dan tidak mudah dijangkau,” jelas Eko kepada Berisatu Jumat (5/12/2025).
Menurutnya, kondisi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat saat ini memang masih menyisakan banyak wilayah yang terputus aksesnya, sehingga distribusi udara menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Namun, ia menegaskan setiap pengiriman udara memiliki prasyarat teknis yang harus dipenuhi agar aman dan efektif.
“Yang jadi masalah sebenarnya bukan mengirim lewat udaranya, tetapi prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi ketika packing. Apakah mau dilempar langsung, apakah dengan parasut, itu yang prasyaratnya tidak dipenuhi sehingga yang terjadi berantakan,” tegas Eko.
Ia menambahkan standar pengemasan (packing) sangat menentukan keberhasilan distribusi logistik dari udara. Jika barang diputuskan untuk dijatuhkan tanpa parasut, maka kemasan harus dirancang tahan benturan dan tidak mudah pecah.
“Jadi dikemasnya yang enggak benar dan tentu barangnya apa, harus tahan dilempar kira-kira seperti itu,” pungkasnya.