Bisnis.com, JAKARTA – Personel gabungan Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh diturunkan ke 20 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Banda Aceh. Mereka ditugaskan memantau ketersediaan stok, pola pembelian, lonjakan antrean, hingga potensi praktik penimbunan.
Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Zulhir Destrian menuturkan bahwa pengamanan distribusi BBM menjadi prioritas. Oleh karena itu, pengawasan akan dilakukan secara intensif, dengan menurunkan personel ke seluruh titik SPBU yang berpotensi mengalami lonjakan pembelian hingga menimbulkan antrean panjang.
“Kita mulai melakukan pengawasan terhadap SPBU yang ada di Banda Aceh. Ini untuk menghindari praktik penimbunan yang juga berimplikasi pada antrean panjang pada 20 titik SPBU,” ujar Zulhir dikutip Bisnis, Kamis (4/12/2025).
Tidak hanya menempatkan personel di lapangan, kepolisian juga menggencarkan koordinasi dengan pengelola SPBU. Petugas diminta memperketat mekanisme pelayanan, termasuk lebih cermat dalam memantau pola pembelian yang tidak wajar.
Respons cepat juga ditekankan agar setiap indikasi pembelian berlebihan harus segera dilaporkan.
Di sisi lain, masyarakat turut diimbau agar membeli BBM sesuai kebutuhan agar pasokan tetap merata. Kepolisian menilai langkah ini penting untuk meredam kepanikan dan menghindari kepadatan antrean yang dapat menghambat mobilitas warga terdampak bencana.
Komunikasi lintas lembaga juga diperkuat. Polda Aceh berkoordinasi dengan Pertamina dan Dinas ESDM Aceh untuk memastikan kebijakan penyaluran di masa darurat berjalan efektif. Salah satu poin yang didorong adalah pembebasan barcode sesuai aturan gubernur.
Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan di SPBU serta mencegah penumpukan kendaraan.
Komunikasi juga dilakukan dengan Depo Pertamina untuk memastikan distribusi BBM dari depo ke seluruh SPBU berlangsung lancar tanpa hambatan. Dengan pendistribusian yang terjaga, kelangkaan BBM dapat dicegah dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Upaya pengawasan ini menjadi bagian dari komitmen Polda Aceh dalam menjaga stabilitas pascabencana, serta mencegah pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan di tengah situasi yang sedang sulit,” tutur Zulhir.