Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat dan Inggris sepakat membebaskan tarif impor produk farmasi asal Inggris sebagai imbalan pemangkasan skema rabat atau potongan harga obat yang dibayarkan produsen kepada layanan kesehatan nasional Inggris atau National Health Service (NHS).
Dalam pernyataannya yang dikutip dari Bloomberg pada Selasa (2/12/2025) Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyebut Washington sepakat memberikan pengecualian bea masuk berdasarkan Pasal 232 untuk produk farmasi, bahan baku farmasi, dan teknologi medis asal Inggris.
Selain itu, AS juga berkomitmen tidak menargetkan kebijakan penetapan harga obat di Inggris dalam sejumlah investigasi perdagangan selama masa jabatan Presiden Trump.
Sebelumnya, AS dan Inggris telah menyepakati kerangka dagang awal tahun ini yang menetapkan besaran tarif umum terhadap barang-barang asal Inggris. Namun, perlakuan terhadap produk strategis — termasuk farmasi — belum diputuskan secara rinci.
Negosiasi tersebut dilandasi dorongan Trump untuk menyamakan harga obat global sekaligus menghentikan praktik yang ia sebut sebagai “free riding” sejumlah negara atas riset dan inovasi AS.
Dalam kesepakatan terbaru, pemerintah Inggris sepakat meningkatkan belanja obat hingga 25% dengan menaikkan batas ambang penilaian efektif-biaya (cost effectiveness threshold) yang digunakan NHS dalam menentukan kelayakan obat untuk dibiayai. Kebijakan itu selama ini diprotes produsen farmasi karena dinilai membatasi potensi penjualan.
Inggris juga setuju memangkas maksimal rabat yang harus dibayarkan produsen obat kepada NHS menjadi 15% dari nilai penjualan, turun dari sekitar 23% saat ini, berdasarkan pernyataan kedua pemerintah. Rincian kesepakatan ini sebelumnya dilaporkan Bloomberg.
Skema Rabat
Inggris menerapkan program pembatasan belanja obat bernama Voluntary Scheme for Branded Medicines Pricing, Access and Growth (VPAG). Melalui skema tersebut, jika belanja obat NHS melampaui batas tertentu, perusahaan farmasi wajib mengembalikan dana kepada pemerintah dalam bentuk rabat.
Kebijakan ini menjadi salah satu sorotan industri, lantaran produsen menilai besaran rabat di Inggris jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara Eropa lainnya.
Ketegangan antara pemerintah dan perusahaan farmasi pun dinilai sempat membebani hubungan kabinet Partai Buruh dengan pelaku industri, di tengah kebutuhan investasi untuk mendorong produktivitas. Sejumlah perusahaan, termasuk AstraZeneca Plc, disebut telah menunda atau menarik beberapa proyek investasi dalam beberapa bulan terakhir.
Chief Executive Officer Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI) Richard Torbett menyatakan kesepakatan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan akses pasien terhadap obat inovatif.
“Kesepakatan ini merupakan langkah penting untuk menjamin pasien memperoleh obat-obatan inovatif yang dibutuhkan guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan NHS,” ujarnya.
Selain itu, dia menuturkan kesepakatan tersebut akan memperkuat posisi Inggris dalam menarik serta mempertahankan investasi global di sektor ilmu hayati dan riset farmasi maju.
Raksasa farmasi AS Bristol-Myers Squibb Co. menyatakan siap menginvestasikan lebih dari US$500 juta di Inggris selama lima tahun ke depan seiring implementasi kesepakatan tersebut, mencakup penelitian, pengembangan, hingga manufaktur, ujar CEO Chris Boerner.
Tuai Kritik
Namun, kesepakatan ini menuai kritik dari kelompok advokasi pasien. Direktur eksekutif organisasi Just Treatment, Diarmaid McDonald, menyebut perjanjian tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap pasien NHS.
“Perusahaan farmasi besar mendapatkan apa yang mereka inginkan, Donald Trump mendapatkan apa yang ia inginkan. Pemerintah tunduk, dan ribuan pasien akan menanggung akibatnya ketika dana penting dialihkan dari layanan kesehatan lain demi mengisi kantong para eksekutif farmasi,” ujarnya.
Perselisihan pemerintah Inggris dengan perusahaan obat terkait skema harga menjadi bagian dari pembahasan kesepakatan dagang dengan AS yang akan memberikan fasilitas tarif nol terhadap produk farmasi Inggris setidaknya selama tiga tahun ke depan.
Trump sebelumnya juga menawarkan kebijakan serupa kepada sejumlah mitra dagang utama lainnya, termasuk Uni Eropa, dengan menetapkan batas tarif maksimal 15% untuk produk obat dari kawasan tersebut.
Sejumlah produsen obat, termasuk AstraZeneca, bahkan telah menandatangani perjanjian terpisah dengan Gedung Putih untuk menurunkan harga obat di pasar AS sebagai imbalan atas keringanan tarif impor.
Dalam kebijakan perdagangannya, Trump memanfaatkan kewenangan Pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan AS, yang memungkinkan pengenaan tarif terhadap barang yang dinilai vital bagi keamanan nasional.
Instrumen tersebut telah digunakan untuk menargetkan berbagai sektor, termasuk farmasi, guna mendorong relokasi produksi ke AS dan menekan harga obat impor.
Selain itu, pemerintah AS juga menggunakan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan untuk melakukan investigasi atas harga obat global, sebagai bagian dari upaya menekan negara-negara mitra agar menyesuaikan kebijakan harga dalam negeri mereka.