Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto meminta agar pemerintah tidak melakukan pembatasan operasional truk terlalu lama pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Mahendra memandang pembatasan tersebut berpengaruh terhadap supply chain atau rantai pasok, yang pada akhirnya memberikan beban terhadap biaya pangan di daerah-daerah.
“Kami imbau pemerintah tidak menutup jalur tol lama-lama, dua hari saja cukup,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (24/11/2025).
Dirinya meminta pemerintah agar belajar dari pengalaman mudik menjelang Lebaran maupun Nataru tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, pembatasan yang terlalu lama akan berdampak pada disparitas harga barang selain pangan yang terjadi di daerah-daerah, bahkan di lokasi tujuan mudik masyarakat maupun wisatawan.
Belum lagi, masyarakat yang tetap berlibur maupun mudik dengan dana terbatas, tetapi harus menghadapi mahalnya harga berbagai kebutuhan.
Untuk itu, Mahendra juga meminta agar pemerintah memiliki satu badan khusus yang memantau dan mengatur rantai pasok. Utamanya pada saat momen Lebaran dan Nataru.
Harapannya, terdapat penengah antara Kementerian Perdagangan yang harus memastikan ketahanan pangan dan Kementerian Perhubungan yang harus memastikan arus kendaraan pada peak season dapat berjalan lancar.
Umumnya, pembatasan dilakukan secara bertahap. Berkaca pada Nataru tahun lalu, pembatasan mulai dari 22 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap rencana terkait pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga ke atas atau truk hingga tronton di jalan tol selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan menjelaskan kebijakan tersebut disiapkan sebagai strategi utama untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas di jalan tol, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
Rencana pembatasan truk sumbu tiga ke atas tersebut merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan angkutan Nataru tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan perlunya intervensi tegas untuk mengendalikan volume kendaraan.
Selain kebijakan pembatasan angkutan barang, Kemenhub juga menyiapkan sejumlah strategi lain guna mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat yang diprediksi akan terjadi. Salah satu fokus utama adalah penambahan kapasitas jalan melalui rekayasa lalu lintas yang fleksibel.
“Untuk menambah kapasitas jalan, kita bisa melakukan one way, contra flow, atau ganjil genap terutama di jalur menuju tempat wisata. Silakan para pemangku kepentingan yang ada di daerah ini berkoordinasi, supaya tidak terjadi lagi kemacetan di jalur-jalur wisata,” tambah Aan.