JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan penyebab masuknya impor beras di Sabang sebanyak 250 ton. Kata dia, Sabang memiliki Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ).
Amran menekankan impor yang dilakukan harus seiring dengan kebijakan pemerintah pusat. Apalagi, kata Amran, Presiden Prabowo Subianto juga telah menetapkan Indonesia tidak lagi impor beras.
“Jadi gini, itu ada kawasan Sabang. Itu ada regulasi, salah satu regulasi pasarnya adalah Free Trade Zone. Tetapi itu harus diperhatikan, tidak boleh bertentangan kebijakan pusat. Sedangkan Bapak Presiden sudah menyampaikan sudah swasembada tahun ini, tidak impor. Stok lebih dari cukup,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 24 November.
Lebih lanjut, Amran memperkirakan modus importasi ini dilakukan demi mencari keuntungan semata karena saat ini harga beras dunia turun signifikan.
“Tujuannya cari untung. Kenapa cari untung? Karena di luar negeri itu harga lagi jatuh, dulu 650 dolar AS per ton, sekarang 340 dolar AS per ton, hampir separuh,” tutur Amran.
“Kenapa? Karena Indonesia tidak impor. Jadi, Indonesia membuat harga negara lain murah. Kenapa? Impor kita dua tahun berturut-turut 7 juta ton,” sambung dia.
Bahkan, Amran mengungkap, saat ini banyak negara yang melakukan negosiasi ke pemerintah untuk memasukkan beras ke Indonesia.
“Bahkan kami di lobi untuk menerima impor dari negara tetangga. Termasuk beliau menyampaikan ke Bapak Presiden. Tetapi kita, tekad kita swasembada beras,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah bergerak cepat menindak masuknya 250 ton beras ilegal melalui wilayah Sabang, Aceh. Ratusan ton beras tersebut disegel segera setelah laporan diterima pada Minggu 23 November.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan temuan awal menunjukkan beras tersebut merupakan beras impor yang masuk secara ilegal dan jelas bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden, sambung Amran, telah menegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan impor beras, mengingat stok nasional berada pada kondisi terbaik.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Amran segera melakukan koordinasi dengan Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam serta Menteri Perdagangan.
Hasil verifikasi memastikan bahwa tidak ada izin impor yang diberikan pemerintah.
Dengan dasar tersebut, aparat langsung menyegel dan menghentikan seluruh aktivitas distribusi beras ilegal tersebut.
Pemerintah juga melakukan penelusuran terhadap pihak yang diduga terlibat, termasuk salah satu perusahaan yang beroperasi di Sabang.
“Kami tegaskan bahwa beras tersebut telah disegel dan kami minta aparat untuk menelusuri siapa saja pelaku yang terlibat. Kami menemukan beberapa hal yang janggal. Kami juga tegaskan bahwa stok beras Indonesia cukup, bahkan lebih dari cukup. Perkiraan stok hingga akhir tahun menunjukkan bahwa kita berada pada posisi tertinggi,” katanya dalam keterangan resmi, Senin, 24 November.