Malang (beritajatim.com) – Puluhan warga Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, melakukan aksi demonstrasi di kantor desa setempat untuk menuntut penghentian sementara proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang tengah dikerjakan Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang. Warga menilai sejak awal proyek tersebut kurang transparan dan minim sosialisasi, terutama terkait rencana pemanfaatan Sumber Wadon di Desa Putukrejo.
Salah satu warga Putukrejo, Nur Bahron, mengatakan masyarakat tidak menerima proses awal masuknya Perusahaan Daerah Air Minum ke wilayah mereka karena dinilai tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Kalau warga itu menolak, menolak pembangunan ini. Dampak negatifnya banyak, proses awal masuknya PDAM ke Desa Putukrejo itu sudah menyalahi undang-undang, PDAM masuk tanpa sosialisasi ke kami masyarakat, tiba-tiba izin dibuat,” kata Nur Bahron, Senin (24/11/2025).
Nur menjelaskan bahwa sejak awal warga sudah memberikan peringatan agar proyek tersebut ditinjau ulang, namun pekerjaan justru terus berjalan. Ia menilai proses perizinan tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung.
“Izin dibuat itu kan sebenarnya harus sosialisasi ke masyarakat, minta tanda tangan kami, kami merasa tidak tanda tangan, kok tiba-tiba izin sudah turun. Di undang-undang kan sudah dijelaskan, ketika pemerintah mau membangun di suatu desa, itu harus sosialisasi ke masyarakat, bukan sepihak,” ujarnya.
Selama ini Sumber Wadon telah dimanfaatkan secara mandiri oleh warga untuk kebutuhan irigasi, sumber air bersih, dan pengelolaan melalui Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hipam). Warga khawatir pemanfaatan sumber air oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum akan berdampak pada ketersediaan air untuk kebutuhan desa, termasuk sektor pertanian dan wisata.
Meski begitu, Nur menegaskan bahwa masyarakat tidak berniat menghambat proyek yang sudah berjalan. Ia menyebut warga bersedia mendukung pembangunan SPAM tersebut asalkan ada kesepakatan jelas mengenai kompensasi yang diberikan kepada desa.
“Masyarakat ingin ada kompensasi, kompensasi itu dari pihak PDAM masuk ke desa, apa itu satu tahun sekali atau satu bulan sekali, dengan nominal yang kami tentukan. Sebenarnya kami mendukung dengan PDAM, karena sudah dibangun. Nanti di desa tinggal dikelola untuk apa, biar kita sama-sama menikmati, kecuali air ini terbengkalai, air ini kami rawat kok untuk wisata untuk Weslic itu, air ini juga banyak mengaliri sawah. Kalau ini diambil oleh PDAM, habis,” tegasnya.
Nur menyampaikan bahwa sebelum ada kejelasan kompensasi, warga sepakat meminta pembangunan SPAM dihentikan sementara. “Kalau kompensasi disepakati, ya tidak apa-apa dibangun. Kalau belum ada kejelasan lebih baik dihentikan sementara sampai ada negosiasi, deal,” pungkasnya. [yog/beq]