JAKARTA – Kericuhan di Nepal selama dua hari berturut-turut dipicu bentrokan massa gen Z dengan Marxis Leninis Bersatu (CPN-UML), Partai Komunis Nepal pimpinan eks Perdana menteri KP Sharma Oli yang digulingkan pada September.
Kedua massa yang beda seruan itu menggelar demo di Simara pada Rabu kemarin. Bentrokan kemudian pecah, termasuk di sejumlah titik di dekat bandara, yang mendorong pihak berwenang untuk memberlakukan jam malam.
Juru Bicara Kepolisian Nepal, Abi Narayan Kafle memastikan situasi di Nepal saat ini kondusif, termasuk di Simara yang terletak sekitar 100 kilometer selatan Katmandu.
“Situasinya normal,” katanya pada Kamis 20 November, dikutip dari AFP.
Kedua massa yang berbeda haluan juga sempat bentrok sehari sebelumnya Selasa 18 November.
Usai kericuhan hari pertama terjadi, Perdana Menteri Nepal Susila Karki menggelar pertemuan dengan lebih dari 110 petinggi partai di Nepal pada Rabu.
Ia juga meminta seluruh elemen menahan diri menjaga keamanan dan kondusifitas agar roda perekonomian tetap berjalan.
Karki juga meminta seluruh pihak untuk mempercayai proses demokrasi menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan pada 5 Maret 2026.
“Kami ingin negara ini berada di tangan generasi baru dan dikelola oleh orang-orang yang bervisi,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.
Nepal sempat dilanda demo besar-besaran yang dipimpin gen Z saat pemerintahan Perdana Menteri (PM) K.P. Sharma Oli.
Demo itu dipicu kebijakan Pemerintah PM Sharma Oli yang dianggap sewenang-wenang tidak berpihak pada masyarakat luas.
Selain ketidakpuasan pada pemerintah, kebiasaan banyak anak penjabat di Nepal juga menjadi sorotan dalam demo tersebut lantaran kerap memamerkan hidup mewah di tengah perekonomian rakyat Nepal yang sulit.
Demo itu lantas berujung pada perusakan banyak gedung pemerintahan, rumah pejabat, hingga menahan politikus berkuasa diarak bersama-sama.
Kemuakan massa demo makin tidak terbendung setelah pemblokiran sejumlah media sosial oleh pemerintah. Keputusan pemerintah tersebut dianggap publik terutama gen Z sebagai upaya pembungkaman agar aksi demo tidak meluas.
Akibat dari keadaan negara yang jauh dari kondusif, Sharma Oli memutuskan mengundurkan diri dari jabatan sebagai PM Nepal. Ia lantas kabur memakai helikopter militer.
Di tengah situasi yang runyam, darurat militer diberlakukan. Militer Nepal kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah pada Selasa 9 September 2025.