Surabaya (beritajatim.com) — Di tengah meningkatnya gelombang disinformasi dan kemunculan konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan (AI), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh tinggal diam. Penguatan relasi dengan media menjadi strategi utama agar pemerintah tetap dapat mengendalikan arah informasi publik dan memenangkan pertarungan narasi di ruang digital.
Isu ini mengemuka dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Relasi Media “MediaConnect: Menguatkan Relasi, Menyatukan Narasi”, yang digelar Ditjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi di Surabaya, Rabu (19/11/2025). Kegiatan tersebut diikuti ratusan aparatur Dinas Kominfo se-Indonesia, baik secara luring maupun daring.
Plt. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani, menyebutkan bahwa industri media saat ini berada pada fase paling kompleks dalam 20 tahun terakhir. Perubahan pola konsumsi informasi, derasnya konten buatan pengguna, dan teknologi AI yang makin canggih membuat publik semakin sulit membedakan fakta dan manipulasi.
“Teknologi telah mengubah siapa yang berwenang atas informasi. Siapa pun bisa membuat konten yang tidak selalu kredibel, dan AI membuat batas antara asli dan palsu kian kabur,” jelas Dewi.
Menurutnya, keadaan ini menempatkan pemerintah pada posisi sulit: harus bergerak cepat, tetap akurat, dan mampu menjaga kredibilitas di tengah persaingan narasi yang ketat.
Dewi menegaskan bahwa pola hubungan pemerintah dengan media harus berevolusi dari sekadar “kirim rilis” menjadi kemitraan strategis.
“Media membutuhkan akses dan data valid, sementara pemerintah membutuhkan media untuk memperkuat kredibilitas informasi publik. Ini harus menjadi relasi saling menguatkan,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa definisi media hari ini sudah meluas. Pemerintah harus merangkul media arus utama sekaligus aktor baru seperti mediagram, homeless media, content creator, dan influencer yang kini menjadi pembentuk opini publik.
Tiga Tantangan Besar: Disinformasi, Bias Media, dan Algoritma
Bimtek menghadirkan dua pemateri utama, Farida Dewi Maharani dan praktisi komunikasi Niken Widi Hapsari yang sama-sama menekankan perlunya strategi komunikasi publik yang adaptif, transparan, dan berbasis data.
Keduanya menilai pemerintah menghadapi tiga tantangan dasar dalam komunikasi modern:
1. Disinformasi yang menyebar lebih cepat daripada klarifikasi.
2. Bias pemberitaan, baik yang disengaja maupun yang terbentuk oleh tekanan kecepatan produksi berita.
3. Algoritma platform digital yang mengarahkan minat publik pada isu-isu tertentu, bukan pada informasi yang paling penting.
Selain meningkatkan kemampuan teknis pengelolaan media, Bimtek MediaConnect mendorong aparatur Kominfo untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang cara kerja newsroom, pola konsumsi informasi masyarakat, serta mekanisme kolaborasi media jangka panjang.
Melalui Bimtek MediaConnect, pemerintah berharap aparatur mampu memahami pola kerja media, menjalin relasi yang berkelanjutan, serta mengoptimalkan setiap kanal komunikasi. Penguatan relasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa narasi pemerintah tetap berdiri, dipercaya, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.[rea]