Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menyebut skema public service obligation (PSO) untuk kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kemungkinan besar akan difokuskan untuk pembiayaan infrastruktur.
Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara Rohan Hafas menyatakan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk ikut menyelesaikan pembiayaan proyek Whoosh. Namun demikian, detail porsi dan mekanisme dukungan sejauh ini masih dalam proses pembahasan.
“Bapak Presiden kan sudah bilang itu negara. Intinya itu, tapi detailnya yang mana belum dibicarakan. Negara kan ada keuangan, ada Danantara. Jadi tunggu waktunya,” tuturnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Seiring komitmen itu, Rohan menyebutkan opsi PSO yang sempat mengemuka kemungkinan besar tidak menyasar aspek operasional kereta cepat.
Pasalnya, dari sisi operasional, kinerja Whoosh dinilai sudah memperlihatkan tren positif. Tingkat okupansi terus mengalami kenaikan dan penjualan tiket kini sudah mampu menutup seluruh biaya operasional harian.
Rohan menuturkan bahwa beban terbesar justru terletak pada aspek infrastruktur yang menelan biaya masif sejak tahap pembangunan.
“Operasional sudah tertutup sama penjualan tiket. Jadi yang jadi masalah ini kan utang terhadap infrastrukturnya,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Rohan menggarisbawahi bahwa secara global, proyek infrastruktur besar umumnya membutuhkan waktu panjang untuk mencapai titik impas atau break-even point (BEP), yakni antara 30 hingga 50 tahun.
Sementara itu, dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih sekaligus cost overrun.
“Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah,” ucapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam.
Selain opsi PSO, pemerintah turut mengkaji opsi penyerahan prasarana Whoosh ke pemerintah. Sebagaimana diketahui, selama ini sarana dan prasarana KCJB dimiliki dan dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
KCIC merupakan perusahaan patungan antara Indonesia dan China, dengan kepemilikan saham 60% dan 40%. Pemilik saham Indonesia di KCIC itu adalah konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin KAI.
—
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.