Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto mengemukakan sejumlah rencana kerja selama tiga bulan ke depan usai resmi dibentuk.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Assiddiqie mengatakan pihaknya bakal mengumpulkan persoalan terkait dengan kinerja Polri.
Pengumpulan itu dilakukan dengan mendengarkan aspirasi publik dari berbagai kalangan, baik itu LSM, organisasi masyarakat hingga mahasiswa. Agenda paling dekat, tim reformasi bakal melakukan audiensi dengan Gerakan Nurani Bangsa.
“Seminggu sekali itu kami manfaatkan untuk mengadakan public hearing, tatap muka, belanja masalah, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan kami undang,” ujar Jimly di Mabes Polri, Senin (10/11/2025).
Jimly menambahkan, hasil dari rapat rutin itu nantinya dikaji secara internal oleh komisi percepatan reformasi Polri.
Setelahnya, kata Jimly, tim reformasi bakal merumuskan suatu kebijakan untuk nantinya bakal dikeluarkan untuk agenda reformasi Polri ke depannya.
“Nanti tim akan mengkajinya sehingga selama 2 bulan pertama mudah-mudahan sudah bisa dirumuskan rekomendasi yang akan menjadi kebijakan-kebijakan baru dalam rangka reformasi kepolisian ini,” imbuhnya.
Namun demikian, Jimly mengemukakan bahwa kebijakan baru ini tidak serta-merta langsung diterapkan pada Polri. Pasalnya, penerapan kebijakan baru dari hasil tim reformasi ini bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita lapor ke Presiden,” pungkasnya.