Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Timur yang turut menyeret Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Penangkapan itu dilakukan tidak lama setelah Sugiri menghadiri kegiatan resmi KPK di Jakarta.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto membenarkan operasi tangkap tangan tersebut. “Benar, KPK hari ini melakukan tangkap tangan di wilayah Jawa Timur. Salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo,” ujarnya saat dikonfirmasi Jumat (7/11/2025) malam.
Diketahui, sebelumnya Sugiri hadir di Gedung KPK untuk mengikuti kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi bersama sejumlah kepala daerah. Agenda tersebut membahas berbagai strategi pencegahan praktik korupsi di pemerintah daerah.
Dalam forum itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan sejumlah titik rawan korupsi di daerah, antara lain pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dan dana pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Kedua sektor tersebut dinilai kerap menjadi celah terjadinya penyalahgunaan anggaran.
“Dana hibah dan pokir sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu di luar kebutuhan publik. Karena itu, kami menekankan pentingnya sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel,” kata Budi.
Selain itu, KPK juga menyoroti manajemen aparatur sipil negara (ASN) di daerah yang kerap disusupi praktik jual beli jabatan. “Mutasi dan promosi jabatan harus berbasis kompetensi, bukan transaksi. Ini bagian penting dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan profesional,” tegasnya.
Budi menambahkan, OTT terhadap Bupati Sugiri merupakan hasil pemantauan intensif selama beberapa pekan. Tim KPK mendeteksi adanya dugaan transaksi terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Bupati Gelar Rapat dengan OPD
Sebelum penangkapan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo sempat menggelar rapat internal dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di aula Bappeda Litbang, Kamis (6/11/2025). Pertemuan itu dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi dari KPK.
Dalam rapat tersebut, Bupati Sugiri menekankan pentingnya keterbukaan antar-OPD dalam menjalankan program kerja. “Kita perlu duduk bersama agar setiap anggaran jelas, runtut, dan transparan. Semua harus memahami perannya masing-masing agar tata kelola pemerintahan berjalan baik,” ujar Sugiri kala itu.
Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan pihak legislatif agar tercipta keselarasan arah pembangunan daerah. “Pemerintahan itu terdiri dari eksekutif dan legislatif, maka penyelarasan langkah menjadi hal yang wajar agar pembangunan Ponorogo ke depan lebih terarah,” tambahnya.
Ironisnya, sehari setelah pertemuan tersebut dan seusai mengikuti agenda antikorupsi di Jakarta, Sugiri justru diamankan tim KPK di Ponorogo. Hingga kini, lembaga antirasuah tersebut masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sugiri dan sejumlah pihak lain yang ikut diamankan dalam operasi tersebut.