Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memutuskan menyerahkan rantai koordinasi program makan bergizi gratis (MBG) di bawah Kementerian Koordinator bidang Pangan (Kemenko Pangan). Program MBG yang dinakhodai Badan Gizi Nasional (BGN) kini harus berkoordinasi dengan Kemenko Pangan guna menjembatani komunikasi antarlembaga dan kementerian terutama dalam pemenuhan rantai pasok bahan pangan.
Hal ini disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas (rakortas) bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala Staf Kepresidenan M Qodari di kantor Kemenko Pangan, Selasa (28/10/2025).
“Jadi ini MBG tidak hanya masalah bagaimana intervensi dilakukan, tetapi dukungan seluruh proses yang harus ada seperti pemenuhan rantai pasoknya,” jelas Dadan kepada wartawan.
Menurut Dadan, pemenuhan rantai pasok ini diakui menjadi tantangan. Terlebih, pemenuhan bahan baku pangan dari 13.347 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) berpengaruh terhadap kenaikan harga pangan.
“Nanti pemenuhan rantai pasok siapa yang harus memenuhi? Sekarang ini sudah ada tanda-tanda kenaikan harga pangan karena program MBG,” katanya.
Oleh karena itu, Dadan mengatakan tim koordinasi yang di bawah naungan menko pangan, akan melaksanakan pertanggung jawaban rantai pasok bahan pangan SPPG. Selain itu, dia menekankan melalui tim koordinasi tersebut, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap dampak program MBG.
“Jadi ada tim koordinasi di bawah menko pangan untuk mendukung program MBG tetapi penyelenggaraan tetap di bawah BGN,” tegas Dadan.
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan tim koordinasi dilakukan guna menjadi penanggung jawab permasalahan dari MBG.
“Ini harus sempurna, Pemerintah kan terus-menerus melakukan perbaikan agar tidak ada masalah lagi. Jadi dibentuk tim koordinasi dan saya diminta menjadi ketua tim,” tegas Zulhas.