Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif untuk menghadapi meningkatnya keterkaitan antara kejahatan lintas negara, pencucian uang, dan tindak kejahatan siber yang semakin canggih, termasuk penipuan daring (online scam).
Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan mengatakan inisiatif yang dipimpin Malaysia telah mendorong pembentukan Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Working Group on Money Laundering, yang memperkuat koordinasi regional dalam memerangi kejahatan keuangan lintas batas dan jaringan kriminal berbasis siber.
“Isu keamanan yang kompleks ini berdampak langsung pada tatanan sosial, keselamatan warga, serta menjadi ancaman nyata bagi ketahanan ekonomi dan keamanan nasional,” ujarnya dalam sambutan pembukaan 30th ASEAN Political-Security Community (APSC) Council Meeting dikutip dari Bernama, Sabtu (25/10/2025).
Mohamad menekankan pentingnya memperkuat kerja sama dan koordinasi regional dalam menghadapi kejahatan lintas negara, seiring transisi Asean dari APSC Blueprint 2025 menuju Asean 2045 Strategic Plan, yang akan menjadi panduan arah kebijakan kawasan di masa depan.
Dia juga menyoroti perlunya adaptasi terhadap dinamika keamanan global yang kian kompleks, ditandai dengan persaingan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, dan ancaman lintas negara.
“Penguatan mekanisme kerja sama di bidang pertahanan, penegakan hukum, dan lembaga hukum sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan,” tegasnya.
Menurut Mohamad, kerja sama pertahanan Asean juga menunjukkan kemajuan signifikan melalui Asean Defence Ministers’ Meeting (ADMM) dan ADMM-Plus yang menjadi wadah utama latihan bersama serta kolaborasi di bidang baru seperti keamanan siber, maritim, dan kesehatan.
Para menteri pertahanan, lanjutnya, juga sepakat memperkuat kerja sama dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk pertahanan, termasuk meningkatkan kesadaran atas implikasi keamanan dan mendorong penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab di bidang militer.
Dalam isu hak asasi manusia, Mohamad mengapresiasi peran Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) yang terus memperjuangkan hak atas lingkungan yang aman, bersih, dan berkelanjutan, serta memperkuat pedoman ASEAN terkait prinsip non-pemidanaan bagi korban perdagangan manusia.
Dia menambahkan, Asean Extradition Treaty yang telah lama dinantikan kini memasuki tahap akhir dan dijadwalkan akan ditandatangani bulan depan. Sementara itu, pembentukan Asean Prosecutors/Attorneys-General Meeting (APAGM) akan memperkuat koordinasi penuntutan dan upaya bersama melawan kejahatan lintas negara.
Mohamad menegaskan pentingnya Asean untuk tetap solid dan berpandangan jauh ke depan di tengah lanskap keamanan kawasan yang semakin kompleks akibat persaingan geopolitik dan geoekonomi.
APSC, yang digelar menjelang KTT Asean ke-47, merupakan salah satu dari tiga pilar utama Komunitas Asean bersama Asean Economic Community (AEC) dan Asean Socio-Cultural Community (ASCC). Pilar ini berperan sentral dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan.
Didirikan melalui Bali Concord II pada 2003, APSC bertujuan menciptakan kawasan yang damai, harmonis, dan berkeadilan, dengan landasan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.