Rosneft Kena Sanksi AS, Bagaimana Nasib Kilang Tuban di RI?

Rosneft Kena Sanksi AS, Bagaimana Nasib Kilang Tuban di RI?

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan proyek Kilang Tuban di Indonesia, yang salah satu pemegang sahamnya adalah Rosneft, terus berjalan meskipun perusahaan minyak asal Rusia tersebut baru saja mendapatkan sanksi dari Presiden AS Donald Trump. 

Proyek Tuban rencananya akan digarap oleh mitra asal Rusia, Rosneft dan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Pemerintah pun masih mengevaluasi ulang rencana investasi pada megaproyek Grass Root Refinery (GRR) di Jawa Timur itu. 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bersama Pertamina akan fokus untuk mengeksekusi proyek tersebut karena salah satu kebutuhan untuk ketahanan energi nasional. 

“Menyangkut kilang yang selama ini kerja sama antara Pertamina dan Rosneft, sekarang masih dalam tetap masih on progress bahwa plan A plan B semuanya akan dalam pembahasan,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025). 

Sebelumnya, Bahlil juga masih menilai sanksi yang dikenakan AS ke Rosneft tidak akan berdampak pada proyek Kilang Tuban di RI. Namun, dia mengakui bahwa saat ini Pertamina dan Rosneft masih dalam pertimbangan. 

Adapun, FID ditargetkan rampung pada kuartal IV/2025 mendatang. 

“Tenang aja, banyak jalan menuju surga. Jangan terlalu khawatir berlebihan ya. Kita sudah siasati,” ujar Bahlil. 

Menurut Bahlil, Kilang Tuban belum jalan karena pemerintah masih menghitung keekonomian dari proyek itu. 

“Nah, sekarang kenapa belum jalan? Setelah dihitung kembali antara investasi dan nilai ekonominya masih terjadi review kembali lah,” kata Bahlil, beberapa waktu lalu. 

Dia juga berpendapat perhitungan itu menjadi hal penting. Sebab, nilai investasi dari proyek Kilang Tuban cukup fantastis. Terlebih, belakangan nilai investasi proyek Kilang Tuban membengkak. 

Tercatat, nilai investasi proyek tersebut kini berada di angka US$23 miliar atau setara Rp377,38 (asumsi kurs Rp16.408 per US$). Angka ini naik dari rencana awal yang senilai US$13,5 miliar atau Rp205,05 triliun. 

“Sampai dengan sekarang kita lagi melakukan evaluasi terhadap investasinya. Memang investasinya cukup gede di awal itu,” ucap Bahlil.