Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menunjukkan keseriusan terhadap keberlangsungan ojek online alias ojol, dengan melakukan harmonisasi undang-undang (UU).
Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menyampaikan hal tersebut, saat hendak bergegas ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gabungan Angkutan Nasional Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gadasdap) di Hotel Fairmont, Rabu (22/10/2025).
“Saya harus ke Setneg (Sekretariat Negara), [bahas] UU ojol yang harus cepat diselesaikan,” ungkapnya sambil terburu-buru, Rabu (22/10/2025).
Sejatinya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan juga ikut serta dalam agenda tersebut. Namun, Suntana menyebutkan bahwa Aan terpaksa absen karena mendadak harus ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk membahas UU Ojol.
“Pak Dirjen Hubungan Darat tadi sama saya ke sini [Fairmont], tetapi ditarik ke Setneg untuk harmonisasi undang-undang ojek online,” ujarnya.
Pembahasan tersebut pun sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Sidang Kabinet Paripurna pada Senin lalu, yang meminta agar antarperusahaan ojek daring melakukan persaingan yang sehat.
Pasalnya, isu kesejahteraan pengemudi ojek online memang terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, di tengah meningkatnya protes terhadap rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.
Suntana menegaskan, pemerintah menaruh perhatian serius pada industri transportasi daring yang melibatkan sekitar delapan juta tenaga kerja.
“Kemarin dalam rangka satu tahun Presiden Prabowo, kami mengevaluasi dan Bapak Presiden Prabowo menyampaikan akan segera menyelesaikan secara hukum masalah teman-teman ojek online,” tambahnya.
Meski demikian, dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait target penyelesaian maupun poin-poin pembahasan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025), menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.
“Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” ujar Prabowo.
Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek dan Grab, yang selama ini mendominasi pasar ojek daring di Indonesia.
Grab Indonesia dan PT GoTo Gojek Indonesia Tbk. (GOTO) menyambut baik arahan Presiden ke-8 RI.
Direktur Utama GOTO Sugito (Patrick) Walujo menjelaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh arahan yang disampaikan Prabowo.
“Untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pengemudi ojol, mendorong efisiensi, serta menjaga tumbuh kembangnya ekosistem ride hailing sebagai bentuk penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).
Grab Indonesia menilai langkah Presiden untuk berdiskusi langsung dengan perusahaan platform transportasi daring merupakan sinyal positif bagi penguatan keberdayaan pekerja di sektor ekonomi digital.
“Di momen satu tahun pemerintahan ini, arah kebijakan pemerintah yang menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan peningkatan taraf hidup pekerja lapangan menjadi sinyal kuat bagi seluruh pelaku ekosistem digital untuk berkolaborasi lebih erat,” kata Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan resmi pada Selasa (21/10/2025).