Mensesneg Beri Penjelasan soal Tambah dan Hapus Lembaga di Era Prabowo

Mensesneg Beri Penjelasan soal Tambah dan Hapus Lembaga di Era Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pembentukan sejumlah lembaga baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan tanpa alasan, melainkan didasari atas kebutuhan dan evaluasi fungsi birokrasi yang terus berkembang.

Hal ini dia sampaikan saat ditemui usai acara peluncuran program stimulus keempat berupa tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program magang untuk lulusan perguruan tinggi di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

“Lembaga itu disesuaikan dengan kebutuhan. Manakala kita merasa kita memerlukan, ya itu sebagai sebuah konsekuensi pasti kita buat. Tapi kemudian juga di satu sisi ketika kita merasa ada beberapa lembaga yang fungsinya sekarang sudah tergantikan di kementerian, nah itu juga tidak ada masalah kita lebur,” ujar Prasetyo

Dia menyebutkan, selain membentuk lembaga baru, pemerintah juga melakukan pengurangan atau penggabungan lembaga yang dinilai tidak lagi relevan. “Tapi ada juga yang kita korting,” katanya.

Menanggapi kritik publik soal penunjukan orang-orang dekat Presiden untuk memimpin lembaga baru, Prasetyo menilai hal itu merupakan keputusan wajar selama berdasarkan rekam jejak dan kapasitas. “Ya masa merekrut orang jauh? Kan kita mau bekerja, harus mengerti track record-nya,” ujarnya

Prasetyo juga menegaskan bahwa perubahan struktur kabinet atau pembentukan lembaga baru bukan tanda pemerintah belum solid, melainkan bentuk penyesuaian terhadap dinamika di lapangan.

“Tidak mungkin suatu perencanaan sejak awal sudah sempurna. Dalam perjalanan kita menemukan bahwa, oh di sektor ini butuh perkuatan, di sektor ini terlalu besar jadi perlu perampingan,” jelasnya.

Dia mencontohkan, salah satu temuan penting pemerintah adalah banyaknya pondok pesantren yang belum memiliki izin bangunan, sehingga diperlukan unit atau direktorat khusus untuk menangani aspek keamanan infrastruktur pesantren.

“Ya masa kemudian enggak boleh kita menambah satu direktorat khusus menangani masalah pondok pesantren dari sisi keamanan bangunan? Jadi, cara berpikirnya itu substantif, bukan soal menambah tanpa arah,” ucapnya.

Menurutnya, proses adaptasi ini adalah hal wajar dalam pemerintahan yang berorientasi hasil. “Ibarat pemain bola, kita merasa sudah main jago semua. Tapi latihan setiap hari belum tentu menang. Begitu main, ternyata kita harus lakukan perubahan. Kita janji terus berbenah,” tandas Prasetyo.