Jakarta (beritajatim.com) – Penasihat Gugus Tugas Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, menegaskan pentingnya sistem pengendalian yang tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan di lapangan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran untuk memperkuat tata kelola dan mutu pendidikan.
Hal itu disampaikan Prof. Nuh dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat yang digelar di ruang rapat Menteri Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).
“Setiap persoalan di Sekolah Rakyat tidak cukup hanya diselesaikan, tapi juga harus menjadi bahan pembelajaran agar tidak terulang. Itulah fungsi utama pengendalian,” tegas Prof. Nuh.
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta dihadiri Sekretaris Jenderal Robben Rico, Inspektur Jenderal Dody Sukmono selaku Ketua Gugus Tugas, dan sejumlah pejabat tinggi madya, pratama, tenaga ahli, serta staf khusus menteri.
Dalam arahannya, Prof. Nuh memberikan pandangan menyeluruh tentang pentingnya penguatan tata kelola, perluasan bidang pengendalian, serta pembelajaran berkelanjutan dari setiap kasus di lapangan.
“Filosofi pengendalian terletak pada proses pengukuran dan pembelajaran berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menekankan agar Gugus Tugas memperluas cakupan kerja. Jika sebelumnya pengendalian hanya mencakup bidang SDM, sarana-prasarana, dan keuangan, kini perlu diperluas ke bidang kesiswaan dan tata kelola proses pembelajaran.
“Yang kita kelola adalah manusia. Maka perilaku siswa, guru, dan tenaga kependidikan perlu dipantau dan diukur secara sistematis,” tambahnya.
Prof. Nuh juga mendorong agar Gugus Tugas melakukan evaluasi nasional setiap dua minggu sekali, guna memastikan respons cepat terhadap setiap permasalahan. Ia menilai sistem pelaporan berbasis digital sangat penting agar semua kendala bisa dimonitor secara real-time dan menjadi bagian dari pembelajaran institusional.
“Setiap laporan harus memiliki catatan waktu sejak kejadian hingga penyelesaiannya. Dari situ kita bisa menilai kecepatan dan efektivitas respon. Gugus Tugas harus on fire,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Dody Sukmono dalam laporannya menyampaikan hasil pemetaan masalah dari Gugus Tugas I hingga X di seluruh Indonesia. Tercatat 445 laporan kendala, terdiri dari 148 laporan bidang SDM, 273 laporan sarana-prasarana, dan 24 laporan bidang keuangan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 24,94 persen.
“Permasalahan terbesar berasal dari perlengkapan penunjang sekolah sebesar 41,9 persen, disusul keterbatasan guru dan tenaga kependidikan sebesar 13,33 persen,” jelas Dody.
Sementara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian Sekolah Rakyat.
“Koordinasi lintas bidang harus berjalan seirama. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap laporan dari lapangan bisa segera ditindaklanjuti tanpa menunggu lama,” ujarnya.
Dalam arahannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan agar Gugus Tugas tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga menjadi bagian dari solusi.
“Gugus Tugas tidak hanya mengawasi, tapi juga membantu mencari solusi. Kita ingin memastikan semua berjalan efektif dan berdampak nyata bagi anak-anak di Sekolah Rakyat,” tegas Gus Ipul.
Sebagai tindak lanjut, rapat tersebut menyepakati pembentukan Tim Penguatan Tata Kelola Sekolah Rakyat serta penetapan aplikasi digital SETARA (Sistem Evaluasi dan Transparansi Sekolah Rakyat) sebagai platform utama pengendalian dan pelaporan di seluruh Indonesia.
Dengan penguatan sistem ini, diharapkan Sekolah Rakyat semakin adaptif, transparan, dan akuntabel dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi masyarakat. (tok/ted)