Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat dan China memulai babak baru perang dagang dengan saling mengenakan biaya tambahan di pelabuhan terhadap kapal masing-masing, menjadikan sektor maritim sebagai medan konfrontasi terbaru antara dua ekonomi terbesar dunia.
Melansir Reuters pada Selasa (14/10/2025), China menyatakan telah mulai memungut biaya khusus terhadap kapal yang dimiliki, dioperasikan, dibangun, atau berbendera AS. Namun, Beijing menegaskan bahwa kapal buatan China akan dibebaskan dari pungutan tersebut.
Dalam rincian yang disiarkan oleh CCTV, pemerintah China menjelaskan ketentuan pengecualian, termasuk untuk kapal kosong yang memasuki galangan kapal di China untuk perbaikan.
Biaya tambahan itu akan dipungut di pelabuhan pertama yang disinggahi atau untuk lima pelayaran pertama dalam setahun, dengan siklus penagihan tahunan yang dimulai setiap 17 April.
Sebelumnya, pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana pengenaan biaya pelabuhan terhadap kapal yang berafiliasi dengan China. Kebijakan ini bertujuan mengurangi dominasi China dalam industri maritim global serta memperkuat kapasitas galangan kapal AS.
Pemerintah AS juga akan mulai memungut biaya tersebut pada 14 Oktober. Analis memperkirakan perusahaan pelayaran China, COSCO, akan menjadi pihak yang paling terdampak, menanggung hampir setengah dari beban biaya yang diperkirakan mencapai US$3,2 miliar pada 2026.
Sebagai balasan, China mengumumkan pekan lalu akan mengenakan biaya serupa terhadap kapal yang berafiliasi dengan AS mulai pada hari yang sama. Menurut analis Jefferies Omar Nokta, sekitar 13% kapal tanker minyak mentah dan 11% kapal kontainer global akan terdampak kebijakan timbal balik tersebut.
“Langkah saling balas ini mengunci kedua ekonomi dalam spiral pajak maritim yang berisiko mengganggu arus perdagangan global,” tulis perusahaan riset Xclusiv Shipbrokers yang berbasis di Athena dalam laporannya.
Ketegangan meningkat setelah Trump pada Jumat (10/10/2025) mengancam akan mengenakan tarif tambahan 100% terhadap barang impor asal China serta memberlakukan pembatasan ekspor baru untuk perangkat lunak strategis mulai 1 November.
Beberapa jam setelah itu, pejabat pemerintahan AS memperingatkan bahwa negara-negara yang mendukung rencana Organisasi Maritim Internasional (IMO) PBB untuk menekan emisi gas rumah kaca dari sektor pelayaran bisa menghadapi sanksi, larangan berlabuh, atau pungutan kapal tambahan. China sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap rencana IMO tersebut.
“Penggunaan kebijakan perdagangan dan lingkungan sebagai senjata menandakan bahwa sektor pelayaran kini telah berubah dari sekadar sarana perdagangan global menjadi alat politik luar negeri,” tulis Xclusiv.
Sementara itu, saham perusahaan pelayaran COSCO yang terdaftar di Shanghai naik lebih dari 2% pada awal perdagangan Selasa.
Perusahaan tersebut juga mengumumkan rencana pembelian kembali saham senilai hingga 1,5 miliar yuan (sekitar US$210 juta) dalam tiga bulan ke depan untuk menjaga nilai korporasi dan melindungi kepentingan pemegang saham.