JAKARTA – Bendahara Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bambang Susanto mengecam keras pimpinan program Xpose di salah satu televisi swasta akibat siaran yang dinilai melecehkan ulama.
Salah satu ulama yang dipandang PKB dilecehkan dalam tayangan tersebut yakni KH Anwar Manshur, kiai sepuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Bambang menilai pihak penayangan televisi seharusnya berhati-hati sebelum menayangkan konten ke publik.
“Kami di PKB sangat menyayangkan tayangan itu. Seharusnya pihak Trans7 melakukan kroscek terlebih dahulu sebelum menayangkan konten apa pun ke publik. Jangan ujug-ujug menayangkan sesuatu yang justru menyinggung perasaan umat dan merendahkan kehormatan para kiai,” kata Bambang di Jakarta, Selasa, 14 Oktober.
Ia menilai kesalahan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut marwah dan kehormatan ulama. Sebagai partai berakar dari pesantren, PKB siap mengerahkan santri untuk mendemo kantor televisi tersebut.
“PKB siap mengonsolidasikan para santri dan masyarakat pesantren untuk melakukan aksi ke Trans7 jika pihak manajemen tidak segera meminta maaf secara terbuka dan mencabut semua tayangan yang menyinggung KH. Anwar Manshur,” ujarnya.
Bambang juga mendesak evaluasi total terhadap tim redaksi dan produksi program Xpose. Ia mengusulkan agar televisi tersebut melibatkan jurnalis dengan latar belakang santri, agar memahami nilai, etika, dan adab dalam tradisi pesantren.
“Santri dididik untuk menjaga adab kepada gurunya, menghormati ilmunya, dan berhati-hati dalam berkata. Kalau nilai-nilai seperti ini dipahami oleh para pekerja media, saya yakin tidak akan muncul tayangan yang menyinggung kiai,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal juga mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) dan Dewan Pers untuk segera memanggil manajemen televisi swasta itu guna dimintai penjelasan dan pertanggungjawaban.
“Komdigi dan Dewan Pers harus bersikap tegas. Jangan sampai pelanggaran seperti ini dianggap remeh. Ini menyangkut martabat tokoh agama dan kepercayaan publik terhadap media,: tegas Syamsu Rizal dalam keterangan berbeda.
Syamsu Rizal juga mengungkapkan bahwa Komisi I DPR RI yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, media, serta penyiaran, juga akan memanggil Komdigi dan Dewan Pers untuk membahas persoalan ini secara mendalam.
“Komisi I akan memanggil Komdigi dan Dewan Pers dalam rapat kerja untuk meminta klarifikasi dan langkah yang akan diambil. Tayangan Trans7 jelas melanggar aturan, dan kami tidak ingin hal serupa terulang,” katanya.