“Artinya ke depan komunikasi antara daerah, asosiasi wali kota, bupati, gubernur dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan ini akan lebih intens lagi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memaksimalkan belanja pemerintah (government spending) untuk memperkuat perputaran ekonomi daerah.
“Yang penting sekarang kita fokus dulu untuk memaksimalkan government spending, belanja. Ini angkanya masih agak lebih rendah dibanding tahun lalu. Jadi supaya perputaran uangnya lebih kuat lagi, kita dorong government spending,” tegasnya.
Selain itu, Bima juga mengingatkan agar Pemda melakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran yang masih bisa ditekan.
“Dan kami masih mendekankan kepada pemerintah daerah untuk fokus pada efisiensi pos-pos yang memang masih bisa dihemat. Itu tolong disisir lagi sekali lagi semuanya. Seperti perjalanan dinas, makan minum, dan lain-lain,” ucapnya.
Ia meminta agar kepala daerah lebih terlibat langsung dalam mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
“Kepala daerah bersama bapeda, bersama bagian keuangan. Itu menyisir semua pos-posnya. Kadang-kadang ada kepala daerah yang tidak terlalu terlibat. Kami mendorong kepala daerah itu untuk hafal,” katanya.
Bima juga menilai bahwa penguatan koordinasi dan efisiensi anggaran tidak boleh menghambat ruang inovasi. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menghadapi tantangan fiskal daerah.
“Kita ingin pastikan bahwa pelayanan publik itu tidak terdampak dan ada ruang bagi inovasi dan investasi di daerah,” ujarnya. (Wahyuni/Fajar)