Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat segera membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, sebuah lembaga baru yang difokuskan untuk mengakselerasi pembangunan di Tanah Papua.
Dari informasi yang beredar, nama Ribka Haluk, yang kini menjabat Wakil Menteri Dalam Negeri, diproyeksikan untuk dilantik sebagai Kepala Badan Komite Eksekutif tersebut.
Saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan pada pukul 12.13 WIB, Ribka Haluk sendiri masih enggan mendahului keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto.
“Bukan Ketua Percepatan, tapi Kepala Badan. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Tapi saya tidak mendahului ya, SK belum ada. Nanti setelah Bapak Presiden membacakan baru bisa kita tahu,” ujar Ribka kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).
Terkait posisinya sebagai Wamendagri, Ribka menyebut belum ada instruksi khusus dari Presiden apakah dirinya akan tetap merangkap jabatan atau fokus penuh di komite baru ini.
“Belum, belum kami dapatkan perintah. Sementara hanya disuruh siapkan diri untuk sebentar dilantik,” katanya.
Dia menambahkan, pelantikan direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB, didahului dengan gladi bersih di Istana Negara.
Ribka menegaskan bahwa komite baru ini akan berfokus pada percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis di Papua, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi. Sinergi dengan pemerintah daerah akan menjadi salah satu agenda utama.
“Memang harus kita lakukan tugas-tugas dalam rangka percepatan pembangunan Papua. Misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, juga koordinasi dengan pemerintah daerah di Papua,” jelasnya.
Ribka juga menyinggung bahwa lembaga ini memiliki kesamaan dengan badan pengarah pembangunan Papua yang sebelumnya berada di bawah Wakil Presiden dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus). Namun, detail mandat dan perbedaan fungsi baru akan jelas setelah Presiden membacakan Keputusan Presiden.
Ribka menambahkan, salah satu fokus utama ke depan adalah memastikan program nasional yang digagas Presiden Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), benar-benar terlaksana dengan baik di Papua.
“Yang jelas, penguatan sinergi kita. Kita bersama-sama untuk mengawal program Bapak Presiden, khususnya di Papua. Percepatan-percepatan, seperti MBG dan lain-lain, harus kita betul-betul kawal,” tegasnya.
Ribka mengaku baru diberitahu rencana penunjukannya pada Selasa (7/10) sore oleh Sekretaris Kabinet. Dia menekankan bahwa dirinya dan pejabat terkait masih menunggu detail resmi dari Presiden.
“Kami diberitahukan kemarin sore oleh Seskab. Jadi kita sama-sama menunggu sebentar siapa saja, kemudian tugasnya seperti apa yang akan diberikan Bapak Presiden,” tandas Ribka.