Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti laju inflasi di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) yang mencapai 5,32 persen (yoy) per September 2025, tertinggi secara nasional.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah agar rutin memantau perkembangan harga, karena kenaikan inflasi langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Inflasi 5,32% di satu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur,” kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Dia menyebut Sumut menjadi provinsi dengan lonjakan harga tertinggi, diikuti Riau, Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah. Sejumlah kota/kabupaten di Sumut seperti Deli Serdang, Pematangsiantar, Gunungsitoli, dan Padangsidimpuan turut masuk daftar daerah dengan inflasi tinggi.
Tomsi meminta pemerintah daerah bekerja lebih gigih dengan rutin memantau harga komoditas di lapangan, melakukan operasi pasar, hingga memastikan distribusi pangan tidak tersendat.
“Kalau kita mau usaha, harga-harga pangan bisa terkendali,” ujarnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pengendalian inflasi menjadi prioritas utama pemerintah provinsi karena dampaknya langsung terhadap daya beli masyarakat.
“Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga terutama bahan pangan bisa segera stabil,” kata Bobby usai mengikuti rakor inflasi secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur di Medan, Senin (6/10/2025).
Bobby menyebut tekanan harga terutama berasal dari komoditas pangan bergejolak seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk menekan lonjakan tersebut, Pemprov Sumut bersama TPID menyiapkan 11 langkah cepat dalam tiga bulan ke depan.
Langkah cepat yang dimaksud mulai dari pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi, bundling beras SPHP dengan cabai merah harga murah, mempercepat program bantuan pangan, operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, monitoring distribusi, kerja sama antar daerah, penugasan BUMD mengelola cabai dan bawang, penetapan toko pantau inflasi.
“Langkah ini mengikuti prinsip 4T: tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu. Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” tegas Bobby.
Tak hanya itu, dia juga menekankan pengendalian inflasi tak cukup hanya lewat operasi pasar, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk peran BUMD pangan daerah. Pemprov menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) untuk memastikan stok cabai, bawang, dan beras tetap terjaga.
Di sisi lain, Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menyebut Pemprov juga memperkuat kapasitas produksi pangan lokal agar tidak terlalu bergantung pada pasokan luar daerah.
“Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali,” ujar Poppy.
Dia melanjutkan bahwa Pemprov Sumut juga meningkatkan koordinasi antara TPID Provinsi, BI, BPS, Bulog, dan Satgas Pangan, termasuk melakukan publikasi berkala untuk menjaga komunikasi dengan masyarakat.