Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap minat warga menurun dalam membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih hingga kios pangan.
Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis mengatakan menurunnya minat tersebut imbas program gerakan pangan murah (GPM) yang dilakukan oleh TNI/Polri dengan harga yang lebih murah.
“Mitra penyaluran kios pangan, KDKMP [Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih], dan RPK [Rumah Pangan Kita] melaporkan menurunnya minat warga dalam membeli beras SPHP akibat GPM yang dilakukan oleh TNI/Polri,” kata Nita dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Nita mengungkap minat warga yang menurun dalam membeli beras SPHP ini lantaran program GPM yang dilakukan TNI/Polri dijual setara dengan harga pengambilan di gudang (af gudang).
“Dalam hal ini, beras SPHP yang terdapat pada GPM TNI/Polri dijual dengan harga setara af gudang, sehingga menyulitkan mitra lainnya dalam menjual beras SPHP di atas harga tersebut,” ujarnya.
Untuk itu, dia mengimbau untuk dilakukan koordinasi antarmitra agar tidak terjadi salah paham terhadap harga beras SPHP.
“Perlu koordinasi antara masing-masing mitra penyaluran agar tidak terjadi selisih paham dalam harga dan mekanisme penjualan beras SPHP,” ujarnya.
Adapun, realisasi program GPM pada 1 Januari—3 Oktober 2025 adalah sebanyak 9.582 kali di 358 kabupaten/kota di 37 provinsi.
Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, realisasi GPM pada 2024 mencapai 9.547 kali di 480 kabupaten/kota di 38 provinsi. Pada 2023, sebanyak 1.626 kali di 324 kabupaten/kota di 36 provinsi, serta 442 kali di 110 kabupaten/kota di 30 provinsi pada 2022.
“Badan Pangan Nasional tentunya bersama stakeholder terkait lainnya selalu berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui gerakan pangan murah atau GPM,” pungkasnya.