BARCELONA – Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menegaskan budaya harus diakui sebagai hak fundamental sekaligus pilar ekonomi global. Pesan itu ia sampaikan di hadapan para Menteri Kebudayaan dan organisasi internasional dalam forum budaya dunia UNESCO MONDIACULT 2025 di Barcelona, Spanyol.
Bersama para panelis dari Bulgaria, Norwegia, Cabo Verde, Tiongkok, dan Austria, Menbud Fadli menekankan budaya bukan sekadar warisan, melainkan hak hidup yang dijamin negara. “Konstitusi Indonesia, Pasal 32 UUD 1945, mewajibkan negara memajukan kebudayaan nasional dan menjamin kebebasan masyarakat memelihara serta mengembangkan nilai budaya,” kata Menbud dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa, 30 September.
Menbud Fadli menyoroti pentingnya akses publik, partisipasi, dan pelibatan masyarakat, termasuk perlindungan kebebasan berekspresi serta pengakuan atas kearifan lokal. “Budaya tidak boleh jadi privilese segelintir orang, tetapi hak setiap warga,” tegasnya.
Ia juga menyinggung repatriasi sebagai pemenuhan hak budaya. Pemulangan Koleksi Dubois pekan lalu dari Belanda, berisi lebih dari 28 ribu fosil termasuk Homo erectus Trinil, disebutnya bukti keseriusan Indonesia memperjuangkan keadilan sejarah. “Repatriasi benda bersejarah memulihkan martabat bangsa dan menyambungkan identitas dengan generasi penerus,” jelasnya.
Menbud Fadli menambahkan, Indonesia sudah memiliki mekanisme Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) untuk memastikan suara masyarakat adat dan kelompok rentan masuk dalam kebijakan budaya. “Hak budaya adalah hak asasi. Publik bukan hanya penerima manfaat, tapi aktor utama,” ujarnya.
Pada sisi ekonomi, Menbud Fadli menegaskan budaya mampu menciptakan lapangan kerja, inovasi, dan pemberdayaan sosial. Ia menyebut industri budaya dan kreatif menyumbang USD 4,3 triliun atau 6% dari ekonomi dunia. Untuk itu, Indonesia tengah mengembangkan instrumen pembiayaan melalui dana abadi kebudayaan Indonesiana, kerja sama produksi internasional, hingga kemitraan publik-swasta dalam pembangunan infrastruktur budaya.
“Komitmen kami jelas: melindungi hak budaya, memperkuat partisipasi publik, dan membuka ruang pembiayaan agar budaya benar-benar jadi pilar pembangunan berkelanjutan pasca-2030,” tegasnya.
Partisipasi Indonesia di MONDIACULT 2025, menurut Fadli, adalah bagian dari diplomasi budaya. “Indonesia membawa pesan bahwa budaya adalah hak yang dijamin sekaligus kekuatan ekonomi global. Kehadiran kita menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa berperadaban besar yang siap memimpin dialog budaya dunia,” tutupnya.