Bisnis.com, JAKARTA — Kemacetan yang terjadi di Jakarta seperti tak ada habisnya, terutama saat jam sibuk. Kondisi ini terjadi hampir setiap hari meskipun pemerintah telah menyediakan beragam transportasi umum yang menghubungkan Jakarta dengan daerah aglomerasi Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menuturkan pada dasarnya jumlah transportasi umum di Jakarta sudah setara dengan kota dunia lainnya.
Hal yang menjadi perhatian, yaitu aktivitas di Jakarta bukan hanya dilakukan oleh warga lokal, tetapi juga dari kawasan Bodebek, yang kawasan perumahannya belum terjangkau angkutan umum.
“Dari rumah tuh engga ada angkutan yang menuju KRL dan sebagainya. Akhirnya mereka lebih memilik bawa motor atau motor ke Jakarta. Itu yang membuat macet,” kata Djoko kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (30/9/2025).
Beda halnya dengan keberadaan layanan angkutan penumpang di Jakarta, di mana kawasan perumahan sudah terjangkau oleh angkutan umum, baik Transjakarta, feeder, maupun Jaklingko.
Djoko melihat yang menjadi masalah, terdapat lebih dari 1.500 kawasan perumahan di wilayah Bodebek. Namun, tak sampai 5% dari kawasan tersebut yang terhubung dengan angkutan umum.
Untuk itu, Djoko mendorong peran pemerintah daerah penyangga Jakarta untuk turut menyediakan layanan transportasi umum demi mengurai macet Jakarta.
Meski demikian, masalah lainnya juga adalah membeludaknya jumlah kendaraan bermotor, utamanya sepeda motor di Jakarta. Meski jumlah transportasi umum di Jakarta sudah setara kota dunia, tetapi di kota-kota dunia tidak ada sepeda motor.
Untuk itu, Djoko mendorong agar pemerintah dapat mengurangi jumlah kendaraan bermotor dengan pengaturan subsidi pembelian kendaraan bermotor maupun Bahan Bakar Minyak (BBM).
“BBM subsidi tidak boleh lagi dijual di Jakarta. Sepeda motor Jakarta semua tidak boleh ada lagi yang cicilan. Tidak berlaku pembelian motor listrik insentif. Itu [subsidi] enggak bener, itu yang buat kacau pusat,” jelasnya.
Pilihan lainnya yang dapat pemerintah lakukan untuk membereskan macet Jakarta, lanjut Djoko, yakni harus ada jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) untuk semua kendaraan bermotor tanpa terkecuali, baik kendaraan listrik maupun konvensional.
Pasalnya kemacetan ‘horor’ kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Seperti Gatot Subroto dan TB Simatupang yang beberapa waktu lalu menjadi keluhan masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga telah ‘menyentil’ Kementerian Perhubungan dan Jasa Marga, imbas macet parah yang terjadi di Tol Dalam Kota yang terjadi pekan lalu.
Di mana terjadi penutupan total sejumlah gerbang tol di Ruas Tol Dalam Kota pada Rabu—Kamis, 24—25 September 2025, yang menyebabkan kemacetan parah yang berdampak pada lalu lintas jalan di sekitarnya
Dirinya tidak menampik bahwa kemacetan parah yang terjadi itu disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbaikan-perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat aksi demonstran bulan lalu.
“Saya sudah memberikan penekanan agar diatur betul waktu dan proyeknya sehingga tidak sangat mengganggu lalu lintas bagi masyarakat,” ungkapnya saat ditemui di kantor Kemenko IPK, Jumat (25/9/2025).