Bisnis.com, CILEUNGSI – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus dijalankan dengan penuh persaudaraan, tanpa dendam dan permusuhan politik.
Prabowo mengatakan, persaingan politik adalah hal wajar dan harus terjadi dalam pemilihan umum, baik legislatif maupun kepala daerah. Namun, ia menekankan bahwa setelah kontestasi usai, semua pihak harus bersatu demi rakyat.
“Demokrasi artinya kita harus bersaing, tapi bersaingnya itu dalam pemilihan sekali 5 tahun. Bersaing jangan bermusuhan, jangan dendam. Dalam sepak bola hanya satu yang juara umum, yang kalah harus dukung yang menang karena kita semua bekerja untuk rakyat,” ujar Prabowo, Senin (29/9/2025).
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa rakyat tidak menginginkan pemimpin yang saling bermusuhan di tingkat elit politik. Menurutnya, paradigma lama politik yang penuh gontok-gontokan sudah tidak relevan, karena bangsa ini telah sepakat berlandaskan pada ideologi Pancasila.
“Rakyat kita tidak suka pemimpin penuh dendam. Kalau masih pakai paradigma lama, paradigma perang ideologi, itu salah. Kita sudah sepakat ideologi kita Pancasila,” tegasnya.
Prabowo juga mencontohkan pentingnya kerja sama lintas partai. Ia menyebut dirinya dapat bekerja sama dengan tokoh dari partai lain demi kepentingan rakyat.
“Gubernur DKI dari partai lain tidak ada masalah. Sama dengan Gubernur Jawa Barat yang dari Gerindra, kalau brengsek saya usut, tapi saya yakin tidak,” tandas Prabowo.
Sementara itu, pada saat yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto meminta para profesor, akademisi, dan pakar Indonesia untuk menggunakan ilmu serta kepintarannya demi menyelamatkan kekayaan bangsa agar dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat.
Prabowo menyoroti kondisi selama 25 tahun terakhir di mana aliran kekayaan Indonesia lebih banyak keluar negeri daripada tinggal di dalam negeri. Menurutnya, hal itu harus segera dibenahi dengan perbaikan sistem.
“Saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa. Analisa data, pelajari, yakini. Masa 25 tahun kita tidak bisa analisa bahwa lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia? Ini segera harus kita ubah,” ungkapnya.