Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap realisasi anggaran untuk mendukung renovasi dan pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar 100 Sekolah Rakyat mencapai Rp788,7 miliar hingga periode 8 September 2025.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi tersebut mencapai 6,5% dari total pagu APBN sebesar Rp12,2 triliun.
“Sekolah Rakyat, 100 sekolah telah beroperasi dengan 9.780 orang siswa dan realisasinya adalah Rp788,7 miliar,” jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, dikutip Selasa (23/9/2025).
Perinciannya, sebesar Rp711,1 miliar diserap pelaksanaannya oleh Kementerian PU untuk mendukung renovasi sentra pendidikan. Sementara sisanya yakni Rp77,6 miliar diserap oleh Kementerian Sosial untuk penyelenggaraan pendidikan.
Adapun, total siswa diterima pada tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 396 kelas. Posisinya dibidik terus meningkat menjadi 641 kelas atau mencakup 15.895 siswa.
Sementara sebaran lokasinya, wilayah Jawa masih menjadi yang paling masif dibangun Sekolah Rakyat dengan total mencapai 48 unit. Kemudian Sumatra 22 unit, dan Sulawesi sebanyak 15 unit Sekolah Rakyat.
Selanjutnya, Maluku–Papua memiliki 7 unit Sekolah Rakyat, Bali dan Nusa Tenggara 4 unit Sekolah Rakyat, dan Kalimantan 4 unit Sekolah Rakyat.
“Sumatra 22 sekolah, Jawa 48 sekolah, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua kita berharap nanti akan meningkat terus jumlah siswanya dan jumlah sekolahnya,” tambah Suahasil.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap alokasi anggaran pembangunan proyek strategis Sekolah Rakyat (SR) tahun depan disiapkan sebesar Rp20 Triliun.
Direktur Jenderal (Dirjen) Prasana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto menjelaskan bahwa anggaran Rp20 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat yang terkontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) 2025—2026.
Sementara itu, sisanya yakni sebanyak 100 unit Sekolah Rakyat merupakan proyek MYC baru Tahun 2026—2027.
“Untuk Sekolah Rakyat tahap 2 sebesar Rp20 triliun untuk mendukung pembangunan sebanyak 200 unit sekolah rakyat,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (11/9/2025).