Adapun desakan keenam adalah mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis, sekaligus menghentikan program populis yang berpotensi mengganggu stabilitas fiskal.
Terakhir, desakan ketujuh berfokus pada peningkatan kualitas institusi dengan membangun kembali kepercayaan publik, memperbaiki tata kelola demokrasi, dan memberantas praktik konflik kepentingan maupun perburuan rente.
“Tujuh desakan ini merupakan bentuk seruan bersama para ekonom agar penyelenggara negara segera menindaklanjuti secara serius persoalan perekonomian yang dirasakan rakyat,” jelas Sekar.
Panelis Rizki Nauli Siregar, Ph.D., dosen sekaligus peneliti LPEM UI, menyoroti soal masalah rendahnya produktivitas anak muda di Indonesia sekarang ini.
“Lebih dari 25% anak muda di Indonesia tidak produktif, baik tidak bekerja maupun tidak sekolah, khususnya perempuan,” katanya.
Kondisi ini menurutnya, dampak dari misalokasi sumber daya yang masih masif, serta rapuhnya institusi penyelenggara negara akibat konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah,
Dosen FEB UGM, Dr. Elan Satriawan mengatakan desakan darurat ekonomi ini dapat menjadi momentum refleksi dan dorongan bagi berbagai pihak untuk memperkuat tata kelola ekonomi nasional.
Menurutnya, diperlukan fondasi kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat, kesejahteraan dapat diwujudkan sejalan dengan cita-cita kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Pram/fajar)