Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) merespons usulan yang beredar di masyarakat mengenai program makanan bergizi gratis (MBG) agar diganti dengan uang tunai, imbas maraknya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa program MBG bertujuan untuk mengintervensi pemenuhan gizi anak-anak sekolah, serta telah didiskusikan dengan panjang.
“Untuk uang tunai kan sudah ada bantuan langsung tunai (BLT). Jadi kita tidak ingin melakukan itu,” katanya saat ditemui awak media di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Di samping itu, Dadan menyiratkan adanya potensi bantuan yang tidak tepat sasaran apabila MBG diganti dengan bantuan uang tunai masyarakat.
Dia mengambil contoh dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di suatu daerah di Sumatra Utara.
Dadan berkisah terdapat siswa sekolah yang menyerahkan uang dari bantuan pemerintah itu kepada orang tuanya, tetapi justru digunakan untuk membiayai keperluan lain.
Selain itu, dia menyatakan bahwa program MBG dapat menjadi salah satu pembentuk rantai pasok yang turut melibatkan banyak tenaga kerja dari masyarakat.
Hal ini seiring dengan perputaran uang dan komoditas yang terjadi dengan keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah.
“Kita kan ingin membangun rantai pasok, membentuk ekosistem. Jadi Anda harus tahu dengan 3 ribu orang, itu akan menciptakan new demand dan juga garansi pembelian. Satu SPPG itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan pangan lokal,” terang Dadan.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan usulan mengganti MBG dengan uang tunai tersebut bukanlah barang baru. Pasalnya, penggunaan uang tunai untuk program MBG sempat dibahas saat perancangan awal.
“Kalau ide kan dari dulu banyak ya. Dan bukan berarti ide ini tidak baik, atau ini ide yang satu lebih baik, tidak,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Dia lantas menekankan bahwa skema pemberian MBG saat ini merupakan mekanisme yang terbaik dari ide-ide yang sudah dibahas sebelumnya.
Namun demikian, kata Hadi, pemerintah tentunya akan terus melakukan evaluasi atau perbaikan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bisa maksimal.
“Tapi kemudian konsep yang sekarang dijalankan BGN itulah yang dianggap oleh pemerintah oleh BGN itulah yang terbaik untuk saat ini dikerjakan. Bahwa masih ada catatan-catatan, ya betul kita akui,” pungkasnya.