Bikin SPBU Swasta Kosong, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina Nasional 19 September 2025

Bikin SPBU Swasta Kosong, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu melalui PT Pertamina (Persero).
Dia menduga kebijakan itu menjadi salah satu penyebab SPBU swasta kesulitan mendapat pasokan BBM hingga terjadi kelangkaan.
“Harus dikaji lagi secara komprehensif dan mendalam. Perlu kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan,” kata Sartono dalam keterangan tertulis yang diterima
Kompas.com
, Jumat (19/9/2025).
Menurut Sartono, aturan yang digagas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu bertentangan dengan semangat Undang-Undang Migas yang membuka ruang bagi swasta.
Kebijakan ini, lanjut dia, juga memperbesar risiko monopoli usaha. Bukan hanya soal harga, tetapi juga menyangkut kualitas BBM yang digunakan masyarakat.
“Ini merupakan tamparan keras kepada Pertamina dan seluruh BUMN tentunya. Masalah ini harus ditangani secara serius. Pertamax misalnya, harus benar-benar menjadi pintu pelayanan Pertamina kepada publik, memberikan pengalaman positif, kualitas terjamin, dan harga yang kompetitif,” kata dia.
Sartono mengingatkan, pemerintah perlu segera membuka ruang kompetisi sehat agar rakyat tidak menjadi korban kebijakan.
Dia juga mengingatkan Pertamina agar berhati-hati dalam menjaga persaingan usaha.
“Pertamina harus hati-hati, jangan sampai dengan persaingan usaha yang sedang kurang sehat ini jadi masalah baru untuk Pertamina nanti ke depan,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) melalui satu pintu, yakni PT Pertamina (Persero).
Kebijakan ini membuat perusahaan swasta harus membeli produk BBM dari Pertamina.
Secara hukum, kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Mengacu pada aturan tersebut, pemerintah diberi ruang melakukan praktik monopoli demi kepentingan umum.
Meski demikian, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, membantah bahwa pemerintah bakal melakukan monopoli BBM.
Ia mengeklaim, monopoli tidak terjadi meski stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta nantinya bakal membeli stok bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina.
“(Pertamina) Monopoli? Enggak. Enggak ada monopoli ya. Semuanya ini kan didistribusikan dengan sebaik-baiknya,” kata dia, dilansir dari tayangan YouTube Kompas TV, Rabu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.