Politikus PDI-P Tegaskan Budi Gunawan Bukan Kader: Reshuffle Murni Hak Prerogatif Prabowo Nasional 19 September 2025

Politikus PDI-P Tegaskan Budi Gunawan Bukan Kader: Reshuffle Murni Hak Prerogatif Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Politikus PDI-P Guntur Romli menegaskan, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan bukanlah kader PDI-P.
Guntur mengatakan, keputusan memilih dan me-
reshuffle
Budi Gunawan sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Bapak Budi Gunawan bukan kader PDI Perjuangan. Beliau dipilih karena prerogatif Presiden, dan di-
reshuffle
juga karena prerogatif Presiden. PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan dan tidak terkait
reshuffle
,” ujar Guntur kepada Kompas.com, Jumat (19/9/2025).
Guntur menjelaskan, berdasarkan putusan Rakernas 2024 dan diperkuat di Kongres 2025, PDI-P berada di luar pemerintahan.
Dia menyebut PDI-P menjadi partai politik penyeimbang demi menjaga demokrasi dan fungsi
check and balances.
Lebih jauh, Guntur turut menyinggung PDI-P yang kerap difitnah baru-baru ini.
Guntur pun membantah informasi menyesatkan yang menyebut PDI-P terlibat kerusuhan demo Agustus 2025.
“Apalagi ada berita bahwa Presiden Prabowo menerima informasi yang PDI Perjuangan terlibat kerusuhan. Di tengah tuduhan fitnah itu, PDI Perjuangan tetap konsisten di luar pemerintahan dan setia bersama rakyat,” katanya.
“Buat apa PDI Perjuangan ikutan rusuh? Bertugas di DPR adalah kekuatan politik PDI Perjuangan saat ini, buat apa demo-demo dengan tuntutan bubarin DPR apalagi sampai rusuh? Ini seperti ‘membakar kandang sendiri’,” sambung Guntur.
Guntur lantas menyinggung Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang memperoleh amnesti dari Prabowo bersama 1.116 orang lainnya.
Meski posisi PDI-P tetap berada di luar pemerintahan, kata dia, Hasto mengucapkan apresiasi dan berterima kasih kepada Prabowo.
Selain itu, kehadiran Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam konferensi pers bersama Prabowo dan para ketua umum parpol, baik di dalam maupun luar pemerintahan pada 31 Agustus lalu, sebagai dukungan kepada Presiden untuk mengendalikan situasi.
“Maka, tuduhan PDI Perjuangan terlibat dengan kerusuhan merupakan ‘informasi sesat’ dan upaya untuk mencari ‘kambing hitam’. Karena pola kerusuhan yang terorganisir dan terlatih memantik dugaan kuat adanya pertarungan elite-elite yang memegang kekuasaan dan komando,” paparnya.
“Bahwa PDI Perjuangan juga adalah korban dari kerusuhan. Ada 2 kader kami yang meninggal saat kantor DPRD Makassar dibakar,” imbuh Guntur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.