DPR Ungkap Alasan Kelangkaan BBM Shell dan BP AKR: Permintaan Naik Drastis, Bukan Stok Kurang – Page 3

Trubus menyarankan beberapa langkah untuk memperkuat konsistensi kebijakan energi.

Pertama, meningkatkan transparansi data pasokan, impor, dan kebutuhan BBM agar publik tidak mudah termakan isu kelangkaan buatan. 

Kedua, mengembangkan mekanisme joint procurement yang memungkinkan BU swasta ikut melakukan impor, namun tetap melalui koordinasi bersama Pertamina untuk efisiensi logistik dan pengendalian harga.

Ketiga, memperkuat komunikasi publik agar kebijakan ini ini tidak dipersepsikan sebagai proteksi terhadap BUMN semata, melainkan sebagai langkah menjaga ketahanan energi dan menghindari risiko pasokan di masa depan 

Keempat, terus memantau pangsa pasar dan perilaku BU swasta agar pertumbuhan mereka tetap berada dalam koridor persaingan yang sehat, tanpa mengorbankan peran strategis negara.

“Pemerintah tidak sedang memusuhi sektor swasta. Justru, kebijakan ini adalah upaya menata pasar agar lebih sehat, transparan, dan efisien. Dalam jangka panjang, keterlibatan swasta penting untuk layanan dan inovasi, tetapi tetap harus berada dalam kerangka tata kelola nasional yang ketat,” kata Trubus.

Ia menegaskan, kebijakan mendorong BU swasta membeli dari Pertamina tidak bertentangan dengan arahan Presiden untuk menghapus kuota impor. 

“Sebaliknya, ini adalah implementasi nyata dari prinsip free flow of goods yang terkendali, demi kepastian pasokan, stabilitas harga, dan kedaulatan energi Indonesia,” pungkasnya.