Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan (pilot project) program digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional. Uji coba pendaftaran program terbaru dari pemerintah pusat ini dimulai pada Kamis (18/9/2025) di dua lokasi, yakni Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, dan Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.
Masyarakat dapat mendaftar dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) yang terhubung dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, melalui agen perlinsos yang sudah dilatih sebelumnya.
Saat ini terdapat sekitar 500 agen perlinsos di Banyuwangi yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan operator desa/kelurahan.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa para agen sudah mendapatkan pelatihan khusus untuk mendampingi warga yang mengalami kendala pendaftaran mandiri.
“Bagi warga yang tidak bisa mendaftar mandiri, misalkan tidak punya gadget atau kendala lainnya, bisa melalui pendamping PKH, TKSK. Mereka yang akan menyisir warga tak mampu di daerahnya yang sekiranya tidak bisa melakukan pendaftaran mandiri,” ujar Ipuk.
Selain melalui agen, warga juga dapat datang ke desa/kelurahan untuk dibantu operator SIKS-NG yang bertugas menginput dan memvalidasi data kemiskinan. Ipuk menambahkan, Pemkab Banyuwangi akan melibatkan kader dasa wisma sebagai agen perlinsos tambahan. “Jika hal tersebut terealisasi, jumlah agen perlinsos di Banyuwangi bisa mencapai sekitar 2.000 orang,” imbuhnya.
Menurut Ipuk, Banyuwangi siap mendukung penuh uji coba ini. “Kita bersama-sama dengan tim dari lintas kementerian dan lembaga akan berkolaborasi untuk sama-sama melakukan penyempurnaan program ini,” jelasnya.
Sementara itu, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Danu Andika, menjelaskan bahwa uji coba tahap awal hanya berlaku untuk warga Banyuwangi. “Setelah proses uji coba di Kemiren dan Lateng berjalan, pendaftaran digitalisasi perlinsos secara keseluruhan di Banyuwangi akan dimulai pada Oktober mendatang,” terangnya.
Andika menambahkan, setiap warga dapat mendaftarkan diri, namun wajib memberikan izin akses data pribadi untuk keperluan verifikasi. “Dari proses verifikasi dan formulasi nantinya diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi lanjutan terkait sistem seleksi penargetan ini. Jika sudah ada hasil yang lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima dengan sejumlah alasan. Apabila tidak puas, warga bisa menyanggah data hasil verifikasi melalui kolom Sanggahan di portal,” jelasnya.
Hasil digitalisasi perlinsos ini akan digunakan untuk penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun mendatang. Sementara penyaluran bansos tahun ini masih memakai data dan mekanisme lama. “Pemerintah berharap digitalisasi perlinsos bisa meminimalisir program bantuan tak tepat sasaran,” pungkas Andika. [alr/beq]