Sampang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sampang menghadapi tantangan besar dalam menyediakan air bersih untuk masyarakat yang terdampak kekeringan. Pada tahun 2025, anggaran untuk bantuan air bersih mengalami pemangkasan yang cukup signifikan, sehingga berimbas pada jumlah pasokan air yang dapat didistribusikan ke desa-desa.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, Fajar Arif Taufikurrahman, menjelaskan bahwa awalnya pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp150 juta untuk bantuan air bersih.
Namun, anggaran yang disetujui hanya mencapai Rp75 juta. “Awalnya kami mengusulkan anggaran sebesar Rp150 juta, tapi yang disetujui hanya Rp75 juta,” ungkap Fajar pada Senin (15/9/2025).
Pemangkasan anggaran ini berdampak langsung pada distribusi bantuan air bersih, di mana desa yang terdampak kekeringan hanya bisa menerima setengah dari jumlah yang biasanya didistribusikan. Jika pada tahun sebelumnya setiap desa bisa menerima 4 tangki air, kini jumlah tersebut dipangkas menjadi hanya 2 tangki air per desa.
Meski demikian, Fajar menegaskan bahwa distribusi air bersih akan difokuskan terlebih dahulu pada 77 desa yang masuk dalam kategori kritis, yakni desa yang kondisinya sangat memprihatinkan akibat kekeringan.
“Memang pengurangan ini cukup terasa, terutama bagi desa-desa yang sangat bergantung pada bantuan air bersih. Tapi kami akan tetap berupaya memenuhi kebutuhan mendesak di lapangan,” tambahnya.
Selain itu, terdapat 18 desa lainnya yang akan menyesuaikan dengan kondisi lapangan, tergantung pada tingkat kebutuhan dan situasi yang ada. Meski anggaran yang tersedia terbatas pada tahun 2025, Fajar memastikan bahwa penanganan kekeringan pada tahun 2026 akan lebih siap.
“Hal ini karena pengadaan air bersih telah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, sehingga tidak lagi bergantung pada Belanja Tidak Terduga (BTT) ataupun perubahan anggaran melalui PAPBD,” tutupnya.
Pada musim kemarau tahun ini, kekeringan berdampak pada 95 desa yang tersebar di 14 kecamatan di wilayah Sampang. Dari jumlah tersebut, 77 desa masuk dalam kategori kritis, sementara enam desa mengalami kekeringan langka, dan 12 desa lainnya tergolong dalam kategori langka terbatas.
Pentingnya antisipasi terhadap kekeringan di Sampang menjadi sorotan, mengingat dampaknya yang meluas di beberapa desa. Meski pemangkasan anggaran menjadi kendala besar, pemerintah daerah tetap berusaha memprioritaskan distribusi air bersih ke desa-desa yang paling membutuhkan.
Ke depan, dengan adanya penganggaran khusus untuk air bersih di APBD 2026, diharapkan permasalahan kekeringan ini bisa lebih terkelola dengan baik. [sar/suf]