Mendikdasmen Minta Tambahan Rp52,9 T, Dikasih Rp400 M: Masih Perlu Rp52,5 T Nasional 15 September 2025

Mendikdasmen Minta Tambahan Rp52,9 T, Dikasih Rp400 M: Masih Perlu Rp52,5 T
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat tambahan anggaran sebesar Rp400 miliar untuk tahun 2026, padahal dia minta tambahan Rp52,9 triliun.
“Dengan demikian, dari usulan tambahan anggaran yang kami sampaikan pada raker (rapat kerja) lalu sebesar Rp52,9 triliun, dengan dipenuhi sebanyak Rp400 miliar, kami masih memerlukan tambahan sebesar Rp52,5 triliun,” kata Abdul Mu’ti dalam rapat Komisi X DPR bersama Kemendikdasmen di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (15/9/2025).
Dalam salindia (slideshow) yang ditampilkan Abdul Mu’ti, terlihat perubahan angka sejak mulai pagu indikatif (perkiraan awal jumlah anggaran) 2026, pagu anggaran, tambahan anggaran hasil Panitia Kerja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat (Panja BPP), hingga pagu anggaran saat ini. Berikut angkanya:
– Pagu Indikatif TA 2026: Rp33,651 triliun

– Pagu Anggaran TA 2026: Rp55 triliun

– Tambahan Anggaran (Hasil Panja BPP): Rp400 miliar

– Pagu Anggaran Pasca-Panja BPP: Rp55,4 triliun
“Pada tahun 2026, Kemendikdasmen memperoleh alokasi sebesar Rp55 triliun atau sekitar 7 persen dari total anggaran pendidikan. Berdasarkan rapat panja belanja pemerintah pusat pada 11 September 2025, Kemendikdasmen mendapat tambahan anggaran sebesar Rp400 miliar, sehingga total anggaran Kemendikdasmen menjadi Rp 55,4 triliun,” ujar Mu’ti.
Anggaran Kemendikdasmen Rp55,4 triliun itu masih butuh tambahan lagi sebesar Rp52,9 triliun. Namun tambahan Rp52,9 triliun tidak dikabulkan setidaknya sampai rapat hari ini. Angka tambahan anggaran yang dikabulkan adalah Rp400 miliar. Berikut adalah angka usulan dan selisihnya:
– Usulan Tambahan Anggaran TA 2026: Rp52,9 triliun

– Pemanfaatan Tambahan Anggaran Hasil Panja BPP: Rp400 miliar

– Selisih: Rp52,5 triliun
“Terkiat Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2026, berdasarkan hasil rapat Panja Transfer ke Daerah pada tanggal 11 September 2025, tidak ada penambahan alokasi pada DAK bidang pendidikan,” kata Mu’ti.
Mu’ti mengatakan bahwa beberapa usulan penting yang belum terdanai antara lain perluasan jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang TK, penyesuaian satuan biaya jenjang SD dan SMP, serta kebutuhan tambahan tunjangan profesi dan insentif guru non-ASN.
Selain itu, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, pemenuhan peralatan pendidikan, pelatihan dan uji kompetensi guru, program-program kebahasaan dan kesastraan, penanganan anak tidak sekolah, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan khusus, penjaminan mutu talenta, pendidikan karakter, dan lainnya.
DAK non-fisik pendidikan masih memerlukan tambahan sebesar Rp4,1 triliun, khususnya untuk guru non-ASN yang diangkat menjadi ASN PPPK 2024 serta yang lulus sertifikasi profesi guru tahun 2025.
“Dan sementara itu, DAK fisik bidang pendidikan belum mendapatkan anggaran,” kata Mu’ti.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.