Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto didesak untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap fakta tentang demonstrasi berdarah beberapa hari lalu.
Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi menyarankan TGPF itu harus diisi oleh orang kredibel dan netral, sehingga tidak ada conflict of interest selama proses pengungkapan fakta yang terjadi ketika demonstrasi berdarah beberapa hari lalu di Indonesia.
Hendardi berpandangan publik memiliki hak untuk tahu fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan ketika demonstrasi berdarah itu terjadi. Selain itu, menurut Hendardi, warga negara juga merupakan subjek yang berhak diberikan perlindungan dan rasa aman oleh negara.
“Presiden mungkin sudah memiliki data dan analisis serta menyusun langkah-langkah antisipatif lanjutan berkenaan dengan dinamika eskalatif yang terjadi, tetapi keterbukaan tetap mesti ditunaikan oleh pemerintah dan mekanisme partisipasi bermakna atau meaningful participation mesti dibuka seluas-luasnya,” tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (7/9/2025).
Dia menegaskan bahwa Presiden Prabowo sudah berspekulasi ada indikasi makar, terorisme, dan menuding pihak asing yang memainkan eskalasi di tingkat domestik saat demonstrasi kemarin.
Selain itu, menurut Hendardi, publik juga memunculkan dugaan adanya kontestasi politik kekuasaan, dan agenda politik rezim. Untuk itu, Presiden Prabowo harus memberikan klarifikasi dan investigasi mendalam agar rangkaian kerusuhan itu terklarifikasi dengan terang-benderang tentang siapa dalang, bagaimana operasi berlangsung, dan apa tujuan politiknya.
“Jika tidak, maka publik akan terus diliputi kecemasan dan ketidakpastian, bahkan akan memantik kemarahan lanjutan eskalasi yang ada,” katanya.
Dia mengingatkan bahwa pengungkapan data dan fakta merupakan mekanisme cooling down system dari kemarahan publik yang harus berjalan secara simultan dengan agenda mendasar yang harus dilakukan oleh Pemerintah.
“Para elite politik juga harus memperbaiki tata kelola penyelenggaraan negara yang melahirkan kesenjangan dan jauh dari cita-cita ultima berbangsa dan bernegara Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.