Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah membuka kemungkinan ditempuhnya proses hukum pidana terhadap anggota Brimob yang melindas demonstran bernama Affan Kurniawan dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Hal tersebut disampaikannya usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
“Langkah hukum sudah dilakukan oleh Kepolisian, dan sekarang kita sudah menyaksikan sidang etik sudah dilaksanakan, dan itu dilakukan dengan terbuka ya, komnas HAM juga dipersilakan untuk memantau apa yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam melakukan proses persiapan dan kemudian sampai sidang etik, sampai keputusan diambil,” ujar Yusril.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa sesuai prosedur internal, tindakan pelanggaran oleh aparat kepolisian diawali dengan sidang etik, sebelum masuk ke ranah pidana.
“Dan kita sudah ketahui bahwa prosedur dalam Kepolisian memang seperti itu, bahwa kalau terjadi pelanggaran di lapangan, melaksanakan tugas harus disidangkan etiknya lebih dulu,” tambahnya.
Kasus pelindasan terhadap Affan oleh kendaraan taktis Brimob viral di media sosial dan memicu kemarahan publik. Meski korban selamat, kejadian tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap proporsionalitas penggunaan kekuatan aparat dalam mengawal aksi unjuk rasa.
Pemerintah, kata Yusril, mendorong pengawasan independen terhadap proses penanganan kasus ini, termasuk oleh lembaga seperti Komnas HAM.
Yusril menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga proses hukum yang akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).
“Tapi kalau misalnya sidang etik itu sudah mengambil satu keputusan, dan masih terdapat aspek-aspek pidana tidak tertutup kemungkinan juga akan dilakukan langkah pidana terhadap kesalahan yang dilakukan,” pungkas Yusril.